Oleh: Yenny Sucipto
RUU Penanggulangan Bencana yang sampai saat ini sedang dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR terancam deadlock karena tidak adanya kesepahaman antara Pemerintah dan DPR tentang perlu tidaknya dibentuk sebuah badan khusus yang bertugas menangani bencana. Namun, baik DPR maupun Pemerintah sepertinya telah melupakan satu hal yang justru lebih urgen daripada perdebatan tentang badan penanggulanan bencana, yaitu masalah pembiayaan selama penanganan bencana, mulai dari tahap tanggap darurat, rehabilitasi sampai rekonstruksi. Sebab belajar dari pengalaman bencana Aceh sampai Yogya, Pemerintah terlihat masih belum menyadari akan pentingnya prioritas anggaran bagi penanganan bencana di Indonesia.
Untuk APBN 2006, alokasi dana penanggulangan bencana hanya tersedia sebesar Rp 500 miliar dan naik sebesar Rp 1 triliun pada APBNP 2006, itupun persediaan pada APBN 2006 telah habis direalisasikan untuk menangani bencana banjir di Jawa Timur (Jombang, Jember, dan Trenggalek) dan bencana gempa di Yogya - Jateng, masing-masing Rp 200 miliar dan Rp 300 miliar.
Minimnya alokasi dana untuk penanggulangan bencana di APBN itu menunjukkan bahwa Pemerintah memang masih memandang remeh ancaman bencana di Indonesia. Angka Rp 500 milyar terlihat lebih sebagai bentuk “formalitas” pemenuhan tuntutan “isu bencana” yang memang sedang hangat di masyarakat daripada sebagai bentuk kesadaran pemerintah akan bahaya bencana.
Sikap remeh pemerintah ini akhirnya berujung pada ketidak jelasan konsep pembiayaan bencana yang dijalankan oleh pemerintah sendiri. Langkah-langkah pemerintah justru mengarah pada satu kebijakan yang semakin membebani rakyat, salah satunya adalah dengan cara mencari utangan baru. Ini terlihat pada saat penanganan bencana di Aceh dan Nias kemarin, dimana Pemerintah belum apa-apa telah menargetkan utang baru sebesar US$ 326 juta. Alasannya pun cenderung mengada-ada, seperti yang dilontarkan Mulia Nasution (Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu) di depan media seminggu setelah bencana, bahwa tawaran bantuan pihak asing rata-rata memang dalam bentuk tawaran utang, sehingga Pemerintah terpaksa menerimanya, namun tetap mencari utangan yang semurah dan selunak mungkin.
Alasan ini lebih terlihat sebagai alasan pembenaran atas utang daripada komitmen perbaikan ekonomi, karena memang faktanya, berapapun lunaknya utang baru, tetap saja akan membebani perekonomian negara. Dari data Depkeu, komitmen-komitmen utang yang telah disepakati Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, diantaranya berasal dari CGI sebesar US$ 500 juta dalam bentuk pinjaman lunak; World Bank sebesar US$ 76 juta dan ADB sebesar US$ 64,7 juta, keduanya merupakan realokasi pinjaman reguler; IDB sebesar US$ 440 juta dan Austria sebesar US$ 10 juta, keduanya tawaran pinjaman baru.
Ketika Yogya dan Jateng juga dilanda bencana gempa pun, lagi-lagi Pemerintah giat mencari utangan baru. Seperti yang dilontarkan Kepala Bappenas beberapa waktu lalu, saat ini Pemerintah sedang berupaya membangun komitmen utang baru dengan CGI, dan hasilnya CGI menyepakati untuk mencadangkan dananya sebesar US$ 85 juta yang terdiri dari Bilateral Luar Negeri sebesar US$ 55 juta dan Multilateral US$ 30 Juta. Sepertinya, pembiayaan bencana dengan cara utang telah menjadi kebiasaan dan “konsep baku” pemerintah dalam penanganan bencana.
Kebiasaan utang ini adalah kebiasaan buruk yang seharusnya dihindari, karena bagaimanapun rakyatlah yang nanti harus menanggung resikonya. Belum hilang trauma kita melihat kebijakan Pemerintah di masa krisis yang memaksa rakyat menanggung utang sebesar Rp 700 triliun dengan cara menaikkan harga dan mencabut subsidi hanya untuk menyelamatkan krisis perbankan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab rakyat. Pun Pemerintah sebenarnya juga menyadari jika utang baru bukanlah solusi tepat dalam penanganan bencana. Keberadaan utang lama saja telah membuat sebagian besar uang negara menguap. Untuk tahun 2005, Pemerintah harus menganggarkan pembayaran utang sebesar Rp 71,9 triliun, dan di tahun 2006 membengkak sampai mencapai 24% dari total anggaran (Rp 139 triliun). Dapat dibayangkan, berapa banyak lagi uang negara yang harus menguap jika pemerintah 2memutuskan berutang lagi hanya untuk mengatasi bencana? Bukankah ini sama saja mengatasi bencana dengan bencana?
Kebiasaan berutang dengan memanfaatkan isu bencana sudah sepatutnya dihentikan, karena terbukti hanya akan semakin menambah berat beban ekonomi rakyat. Masih banyak alternatif lain yang dapat ditempuh Pemerintah jika mau, misalnya dengan mengoptimalkan dana-dana rupiah murni yang berasal dari sumbangan masyarakat dan hibah pihak asing. Sebab berdasarkan pengalaman bencana di Aceh dan Nias lalu, sebenarnya pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dapat ditutupi dari komitmen hibah yang dilakukan oleh Pemerintah, yang angkanya sampai mencapai US$ 4,1 milyar atau setara Rp 36,81 triliun dengan kurs Rp 9 ribu. Karena menurut perkiraan Bappenas selama rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias diperlukan pendanaan sebesar Rp 48,7 triliun. Hanya saja pemerintah kurang serius dalam menindaklanjuti komitmen-komitmen hibah tersebut sehingga tidak jelas perkembangannya. Dana dari sumbangan masyarakat pun juga tidak kecil, karena dari laporan BPK sumbangan masyarakat yang terkumpul untuk Aceh dan Nias totalnya sampai mencapai Rp 1,21 triliun.
Daripada berutang, lebih bijak jika pemerintah menerima tawaran debt relief (pengurangan pokok dan bunga utang) dari negara lain seperti yang pernah ditawarkan Jerman dan Inggris pasca Tsunami. Tetapi sayang pemerintah menolaknya, justru menerima moratorium utang yang hanya bersifat penundaan pembayaran saja, dan angkanya pun relatif kecil (Rp 3,967 triliun).
Melihat quo vadisnya arah kebijakan pendanaan pemerintah dalam penanganan bencana, sudah saatnya bagi kita untuk memikirkan ulang “manajemen dana bencana” agar tidak menimbulkan bencana baru di masa depan. Untuk itu dituntut keberanian Pemerintah agar lebih memprioritaskan anggaran bagi penanganan bencana, paling tidak dengan patokan minimal 0,5 - 1% (sekitar Rp 4 - 6 triliun) dari total anggaran di APBN ditambah efektifitas dana dari rupiah murni (sumbangan masyarakat), hibah dan tawaran debt relief (jika ada), maka Pemerintah tidak akan lagi kebingungan dan reaktif mencari utangan baru setiap kali terjadi bencana di Indonesia.
Rabu, 27 Desember 2006
Selasa, 12 Desember 2006
Investigasi Korupsi: ”Teknik Membedah Korupsi Keuangan Daerah”
Yenny Sucipto
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari tahun 2004 sampai tahun 2006 ini, jumlah pejabat yang diduga terlibat korupsi tercatat telah mencapai 1.100 orang. Jumlah tersebut masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) gubemur, 60 (enampuluh) bupati/walikota dan 8 (delapan) kepala daerah. Sedangkan untuk jumlah anggota DPRD rinciannya masing-masing 327 anggota DPRD pro¬vinsi dan 735 anggota DPRD kabu¬paten/kota. Dari jumlah keseluruhan itu, menurut informasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagian besar telah diber¬hentikan sementara karena telah diproses secara hukum.
Tingginya angka korupsi tersebut menunjukkan bahwa melakukan korupsi di daerah bukan lagi menjadi pekerjaan yang sulit, dan juga bukan pekerjaan baru karena diyakini telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama waris-mewarisi sehingga seolah korupsi telah menjadi bagian tradisi/budaya pejabat di Indonesia.
Berdasarkan pengalaman FITRA selama melakukan advokasi anggaran, pola-pola korupsi di daerah sebenarnya mudah dibaca dan dipetakan. Apalagi korupsi di Indonesia cenderung “telanjang” dan kasat mata, karena koruptor di Indonesia hanya pandai mencuri/menggelapkan tetapi tidak pandai menyimpannya.
Korupsi Keuangan Daerah Berdasarkan Modus
Berdasarkan modusnya, korupsi keuangan daerah lebih banyak dilakukan dalam 4 (empat) modus yaitu : Program/anggaran yang mengada-ada (menyalahi ketentuan PP 110 tahun 2000); anggaran ganda (double budgeting); anggaran fiktif (split budget); dan mark up.
1. Pelanggaran PP No.110/2000.
Kasus korupsi keuangan daerah yang dijerat menggunakan PP No.110/2000 saat ini hampir mayoritas dilakukan oleh anggota DPRD dengan cara mengalokasikan anggaran yang sebenarnya tidak diatur/tidak dibolehkan oleh PP No.110/2000. Dari catatan FITRA bentuk-bentuk alokasi anggaran tersebut antara lain:
- premi asuransi anggota dewan;
- uang pensiun atau lebih dikenal dana tali asih;
- uang pemeliharaan kesehatan bulanan untuk pimpinan dan anggota dewan;
- biaya perawatan dan pengobatan; dan
- biaya kegiatan fraksi.
Contoh terbaru, yang saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan adalah 18 (dua belas) orang mantan anggota DPRD Kabupaten Batang Jateng karena mengalokasikan anggaran untuk uang pensiun dan premi asuransi.
2. Anggaran ganda (double budgeting)
Penganggaran ganda juga sering ditemukan ketika masing-masing pos anggaran dalam APBD diteliti. Beberapa contoh kasus korupsi karena penganggaran ganda adalah sebagaimana yang terjadi di Sumbar dan Jabar. Dalam APBD Sumbar terdapat alokasi dana tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 2 juta/orang per bulan. Tapi di pos lain, muncul bentuk lain tunjangan pemeliharaan kesehatan sebesar Rp 367.014.000,-. Padahal, kedua item itu sebenarnya adalah sama-sama sebagai asuransi kesehatan dalam bentuk jaminan. Sehingga telah terjadi duplikasi atau pengulangan item anggaran untuk satu hal. Di Jawa Barat juga terjadi kejadian serupa, kasus pembobolan APBD 2000, 2001, 2002 oleh anggota DPRD beserta pimpinannya menggunakan pos dana kaveling. Nilai totalnya sebesar Rp 25 Milyar untuk 100 orang anggota DPRD. Pos dana kaveling ini merupakan duplikasi dari pos lain yang sebenarnya telah ada.
3. Anggaran fiktif (split budget)
Anggaran fiktif adalah salah satu modus yang juga sering digunakan dengan cara membuat item atau mata anggaran yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan untuk tujuan itu, namun dialokasikan untuk kepentingan lainnya. Contohnya kasus pembobolan APBD 2001 Kepri yang merugikan keuangan daerah mencapai Rp 4,3 Milyar. Cara yang dilakukan, Bupati dibantu Kepala Dispenda, Kepala Dinas PU dan Kabag Keuangan Kepri beramai-ramai membuat proposal fiktif yang diperuntukkan kalangan LSM yang telah membantu dalam memperjuangkan pemekaran Kepri. Namun sebenarnya, dana sebesar itu justru mengalir ke kantong atau rekening pribadi mereka masing-masing.
4. Mark up Anggaran
Modus dengan cara menaikkan nilai anggaran dari nilai sebenarnya adalah modus yang paling trend dikalangan pejabat karena cara ini lebih mudah dan cepat. Contohnya adalah di Kabupaten Jeneponto dalam APBD 2002 dan 2003 untuk pos anggaran pembangunan dan pos anggaran rutin. Beberapa yang terindikasi bermasalah adalah pembocoran dana sebesar Rp 1,4 milyar, indikasi kerugian negara sebesar Rp 18 milyar, pengeluaran tanpa bukti, mark up anggaran sebesar Rp 65,1 milyar, termasuk pengeluaran yang tidak dicantumkan dalam APBD senilai Rp 20,7 milyar. Di Kaltim, APBD 2003 untuk pos pembelian pesawat GA8 oleh Pemprov Kaltim di mark-up hingga 2 milyar per unit pesawat dari total 5 pesawat yang dibeli. Total kerugian mencapai Rp 10,5 milyar.
Korupsi Keuangan Daerah Berdasarkan Tahap Penyusunan APBD
Jika ditinjau dari tahapan penyusunan anggaran, peluang-peluang korupsi hampir terjadi di semua tingkatan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, bahkan sampai dalam tahap pengawasan dan pertanggungjawaban.
1. Indikasi Korupsi di Tahap Perencanaan
Di tingkat perencanaan, indikasi korupsi telah terlihat ketika proses perencanaan sengaja tidak melibatkan masyarakat secara luas. Perencanaan sengaja disusun sepihak tanpa melalui forum perencanaan bersama dari tingkatan terbawah sampai atas. Kalaupun toh ada, misalnya dalam pelaksanaan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kabupaten/kota itu tidak lebih hanya sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sehingga cenderung kontraproduktif. Sebab plafon anggaran telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum musrenbang dilaksanakan, sehingga rencana-rencana pembangunan yang diaspirasikan masyarakat dalam musrenbang pada akhirnya akan terbentur dan terpotong dengan batasan plafon anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tidak peduli walaupun usulan musrenbang itu memang benar-benar prioritas kebutuhan masyarakat. Akhirnya, perencanaan anggaran tetap diputuskan secara sepihak oleh para pengelola keuangan daerah, dan disinilah seringkali terjadi upaya-upaya korupsi. Hasilnya dapat diketahui kemudian, sebagaimana hasil assesment FITRA dengan mengambil sampel 15 APBD Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia, rata-rata sebesar 80% anggaran hanya dihabiskan untuk membiayai kebutuhan birokrasi seperti: sarana-prasarana kantor (gedung, kendaraan dll), tunjangan, premi, vakasi, dll.
2. Indikasi Korupsi di tahap Penyusunan Anggaran
Peluang korupsi yang paling terbuka setelah tahap perencanaan adalah dalam tahap penyusunan anggaran karena selalu dilakukan secara tertutup oleh eksekutif. Hampir tidak ada satupun masyarakat yang mengetahuinya karena memang tidak ada sosialisasi yang bersifat terbuka dari eksekutif. Bahkan banyak LSM telah mencoba meminta agar rapat penyusunan anggaran dilakukan secara terbuka seringkali terbentur oleh alasan-alasan birokratik yang menganggap rapat bersifat intern, rahasia dan tertutup untuk umum, padahal nyata-nyata rapat tersebut bukanlah rapat yang membahas rahasia negara. Karena tertutupnya eksekutif, maka kontrol dari masyarakat, LSM dan press pada akhirnya sangat lemah, sehingga seringkali luput dari perhatian masyarakat dan media massa.
Modus korupsi yang dilakukan dalam tahap penyusunan anggaran sebenarnya sangat klasik yaitu di satu sisi membuat perkiraan pendapatan yang diperkecil (mark down), dan disisi lain membuat perkiraan belanja yang diperbesar (mark up). Dan ketika memasuki tahap pembahasan dengan legislatif yang juga seringkali dilakukan dalam rapat tertutup dan lobby-lobby setengah kamar, pembahasan diakhiri dengan bargaining bagi-bagi proyek, proyek fiktif dan proyek titipan.
3. Indikasi Korupsi di Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Korupsi dalam tahap pelaksanaan biasanya dilakukan dengan cara mark up anggaran proyek, tender tertutup, dan proyek/kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi atau rencana. Dalam tahap pengawasan, masih sering terjadi kolusi antara Bawasda dengan pelaksana proyek. Dalam tahap pertanggungjawaban biasanya disusun secara fiktif yaitu realisasi disesuaikan dengan plafon anggaran, namun sebelum itu memang telah terjadi kesepakatan konspiratif antara eksekutif dan legislatif untuk menerima laporan pertanggungjawaban yang fiktif tersebut. Dan sengaja bahan laporan pertanggungjawaban itu tidak disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan keuangan daerah yang dilakukan.
Investigasi Korupsi Keuangan Daerah
1. Tahapan Investigasi
Langkah pertama yang biasa dilakukan dalam investigasi adalah mencari petunjuk awal tentang indikasi-indikasi korupsi keuangan daerah. Petunjuk tersebut dapat diperoleh dari bocoran-bocoran informasi dari internal birokrasi sendiri dengan menggunakan pendekatan konflik. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu tentang peta konflik internal birokrasi yang akan kita investigasi. Dari peta konflik itu, kita akan dapat menentukan orang atau kelompok mana yang dapat kita mintai sumber informasi, misalnya: aparat pengawasan pemerintah (BPK, BPKP, Itjen, Itwil, SPI), kontraktor/supplier yang kalah dalam tender, lawan politik, dll.
Setelah sumber-sumber informasi berhasil didapatkan, maka tahapan selanjutnya adalah menguji tingkat kebenaran informasi sekaligus membedahnya dari sudut potensi korupsi, misalnya apakah ditemukan unsur-unsur kerugian keuangan daerah, unsur-unsur penyelewengan jabatan/kewenangan, dan unsur-unsur pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk memahami unsur-unsur tersebut, diperlukan pula studi literatur yang cukup mendalam khususnya literatur yang menyangkut ”aturan-aturan main” di bidang anggaran daerah misalnya peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD dll.
Setelah semua informasi diuji, langkah berikutnya adalah membuat hipotesis investigasi melalui bedah kasus untuk menguak modus operandi dengan menggunakan rumus 5W 1H 5W 1H (apa, siapa, dimana, bagaimana, bilamana, bagaimana). Dari bedah kasus tersebut kita dapat menyusun perencanaan pembuktian melalui pengumpulan keterangan saksi maupun dokumen/surat (LPJ Kepala Daerah, APBD, RASK, hasil audit BPK, Itjen dll).
Alat-alat bukti yang ada kemudian diklasifikasi dan dianalisis ulang lebih mendalam. Hasil analisis tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan yang minimal memuat:
Latar Belakang (data umum)
Kasus posisi (5W 1H)
Kronologi (berikut dokumen pendukung)
Modus operandi (berikut flowchart)
Pihak yang terlibat
Penyimpangan/Penyelewengan/Indikasi Korupsi
Kerugian negara
2. Alat Bukti Menjadi Kendala Utama Investigasi
Kendala yang sering dihadapi dalam investigasi korupsi keuangan daerah adalah dalam hal pembuktian. Sampai saat ini, ratusan kasus-kasus korupsi keuangan daerah yang dilaporkan oleh LSM dan masyarakat kepada KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan sering berhenti ditengah jalan karena minimnya/tidak adanya alat bukti. Padahal laporan tersebut sebenarnya telah lengkap memuat kronologi, modus operandi, pihak-pihak yang terlibat berikut angka-angka kerugian keuangan daerah yang ditimbulkan, hanya saja sering tidak dilengkapi dengan alat bukti baik berupa keterangan saksi maupun surat/dokumen. Ini dikarenakan para saksi seringkali tidak mau mengambil resiko karena takut dituntut balik jika kasus korupsi itu nantinya tidak terbukti. Begitu pula dalam hal surat/dokumen, seringkali kita harus berhadapan dengan birokrasi yang menghambat bahkan melarang kita dalam hal mengakses dokumen. Hal ini diperparah lagi oleh lembaga penyidik yang tidak mau pro aktif dalam membantu mencari alat-alat bukti yang diperlukan.
3. Menjadikan Assesment Sebagai Alat Bukti
Mencari alat bukti khususnya dalam bentuk dokumen sebenarnya bisa dilakukan dengan cara assesment terhadap dokumen-dokumen anggaran misalnya APBD, RASK dan hasil audit BPK terhadap APBD. Dengan assesment kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk korupsi disertai dengan angka detailnya. Contohnya misalnya adalah penanganan kasus korupsi keuangan daerah saat ini, dimana sebagian besar anggota DPRD terjerat hukum karena telah menyusun program/anggaran yang menyalahi ketentuan PP No.110/2000 seperti dana pensiun, premi asuransi, dll. Penanganan kasus korupsi tersebut sebagian besar merupakan hasil laporan LSM yang didasarkan pada hasil assesment dokumen APBD. Dengan assesment, kita juga akan secara mudah mencari tahu tentang program-program yang bersifat ganda (double budget).
Untuk kasus korupsi mark up khususnya dalam pengadaan barang, alat bukti yang dapat diberikan adalah dengan cara mencari daftar harga barang berikut merknya untuk dibandingkan dengan dokumen realisasi anggaran. Sebab sebagian besar modus mark up pengadaan barang dilakukan dengan cara membuat selisih harga lebih tinggi di dalam dokumen dengan barang yang dibeli, atau modus lain adalah dengan membelikan barang yang sama namun kualitas dan merknya lebih rendah. Misalnya dalam kasus pengadaan mesin jahit Depsos untuk masyarakat miskin tahun 2005 lalu dimana di dalam dokumen merknya disebutkan ”singer” buatan China namun ternyata setelah di ceck ke lapangan adalah merk lokal (merk tidak jelas) dengan harga yang jauh lebih murah.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari tahun 2004 sampai tahun 2006 ini, jumlah pejabat yang diduga terlibat korupsi tercatat telah mencapai 1.100 orang. Jumlah tersebut masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) gubemur, 60 (enampuluh) bupati/walikota dan 8 (delapan) kepala daerah. Sedangkan untuk jumlah anggota DPRD rinciannya masing-masing 327 anggota DPRD pro¬vinsi dan 735 anggota DPRD kabu¬paten/kota. Dari jumlah keseluruhan itu, menurut informasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagian besar telah diber¬hentikan sementara karena telah diproses secara hukum.
Tingginya angka korupsi tersebut menunjukkan bahwa melakukan korupsi di daerah bukan lagi menjadi pekerjaan yang sulit, dan juga bukan pekerjaan baru karena diyakini telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama waris-mewarisi sehingga seolah korupsi telah menjadi bagian tradisi/budaya pejabat di Indonesia.
Berdasarkan pengalaman FITRA selama melakukan advokasi anggaran, pola-pola korupsi di daerah sebenarnya mudah dibaca dan dipetakan. Apalagi korupsi di Indonesia cenderung “telanjang” dan kasat mata, karena koruptor di Indonesia hanya pandai mencuri/menggelapkan tetapi tidak pandai menyimpannya.
Korupsi Keuangan Daerah Berdasarkan Modus
Berdasarkan modusnya, korupsi keuangan daerah lebih banyak dilakukan dalam 4 (empat) modus yaitu : Program/anggaran yang mengada-ada (menyalahi ketentuan PP 110 tahun 2000); anggaran ganda (double budgeting); anggaran fiktif (split budget); dan mark up.
1. Pelanggaran PP No.110/2000.
Kasus korupsi keuangan daerah yang dijerat menggunakan PP No.110/2000 saat ini hampir mayoritas dilakukan oleh anggota DPRD dengan cara mengalokasikan anggaran yang sebenarnya tidak diatur/tidak dibolehkan oleh PP No.110/2000. Dari catatan FITRA bentuk-bentuk alokasi anggaran tersebut antara lain:
- premi asuransi anggota dewan;
- uang pensiun atau lebih dikenal dana tali asih;
- uang pemeliharaan kesehatan bulanan untuk pimpinan dan anggota dewan;
- biaya perawatan dan pengobatan; dan
- biaya kegiatan fraksi.
Contoh terbaru, yang saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan adalah 18 (dua belas) orang mantan anggota DPRD Kabupaten Batang Jateng karena mengalokasikan anggaran untuk uang pensiun dan premi asuransi.
2. Anggaran ganda (double budgeting)
Penganggaran ganda juga sering ditemukan ketika masing-masing pos anggaran dalam APBD diteliti. Beberapa contoh kasus korupsi karena penganggaran ganda adalah sebagaimana yang terjadi di Sumbar dan Jabar. Dalam APBD Sumbar terdapat alokasi dana tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 2 juta/orang per bulan. Tapi di pos lain, muncul bentuk lain tunjangan pemeliharaan kesehatan sebesar Rp 367.014.000,-. Padahal, kedua item itu sebenarnya adalah sama-sama sebagai asuransi kesehatan dalam bentuk jaminan. Sehingga telah terjadi duplikasi atau pengulangan item anggaran untuk satu hal. Di Jawa Barat juga terjadi kejadian serupa, kasus pembobolan APBD 2000, 2001, 2002 oleh anggota DPRD beserta pimpinannya menggunakan pos dana kaveling. Nilai totalnya sebesar Rp 25 Milyar untuk 100 orang anggota DPRD. Pos dana kaveling ini merupakan duplikasi dari pos lain yang sebenarnya telah ada.
3. Anggaran fiktif (split budget)
Anggaran fiktif adalah salah satu modus yang juga sering digunakan dengan cara membuat item atau mata anggaran yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan untuk tujuan itu, namun dialokasikan untuk kepentingan lainnya. Contohnya kasus pembobolan APBD 2001 Kepri yang merugikan keuangan daerah mencapai Rp 4,3 Milyar. Cara yang dilakukan, Bupati dibantu Kepala Dispenda, Kepala Dinas PU dan Kabag Keuangan Kepri beramai-ramai membuat proposal fiktif yang diperuntukkan kalangan LSM yang telah membantu dalam memperjuangkan pemekaran Kepri. Namun sebenarnya, dana sebesar itu justru mengalir ke kantong atau rekening pribadi mereka masing-masing.
4. Mark up Anggaran
Modus dengan cara menaikkan nilai anggaran dari nilai sebenarnya adalah modus yang paling trend dikalangan pejabat karena cara ini lebih mudah dan cepat. Contohnya adalah di Kabupaten Jeneponto dalam APBD 2002 dan 2003 untuk pos anggaran pembangunan dan pos anggaran rutin. Beberapa yang terindikasi bermasalah adalah pembocoran dana sebesar Rp 1,4 milyar, indikasi kerugian negara sebesar Rp 18 milyar, pengeluaran tanpa bukti, mark up anggaran sebesar Rp 65,1 milyar, termasuk pengeluaran yang tidak dicantumkan dalam APBD senilai Rp 20,7 milyar. Di Kaltim, APBD 2003 untuk pos pembelian pesawat GA8 oleh Pemprov Kaltim di mark-up hingga 2 milyar per unit pesawat dari total 5 pesawat yang dibeli. Total kerugian mencapai Rp 10,5 milyar.
Korupsi Keuangan Daerah Berdasarkan Tahap Penyusunan APBD
Jika ditinjau dari tahapan penyusunan anggaran, peluang-peluang korupsi hampir terjadi di semua tingkatan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, bahkan sampai dalam tahap pengawasan dan pertanggungjawaban.
1. Indikasi Korupsi di Tahap Perencanaan
Di tingkat perencanaan, indikasi korupsi telah terlihat ketika proses perencanaan sengaja tidak melibatkan masyarakat secara luas. Perencanaan sengaja disusun sepihak tanpa melalui forum perencanaan bersama dari tingkatan terbawah sampai atas. Kalaupun toh ada, misalnya dalam pelaksanaan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kabupaten/kota itu tidak lebih hanya sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sehingga cenderung kontraproduktif. Sebab plafon anggaran telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum musrenbang dilaksanakan, sehingga rencana-rencana pembangunan yang diaspirasikan masyarakat dalam musrenbang pada akhirnya akan terbentur dan terpotong dengan batasan plafon anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tidak peduli walaupun usulan musrenbang itu memang benar-benar prioritas kebutuhan masyarakat. Akhirnya, perencanaan anggaran tetap diputuskan secara sepihak oleh para pengelola keuangan daerah, dan disinilah seringkali terjadi upaya-upaya korupsi. Hasilnya dapat diketahui kemudian, sebagaimana hasil assesment FITRA dengan mengambil sampel 15 APBD Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia, rata-rata sebesar 80% anggaran hanya dihabiskan untuk membiayai kebutuhan birokrasi seperti: sarana-prasarana kantor (gedung, kendaraan dll), tunjangan, premi, vakasi, dll.
2. Indikasi Korupsi di tahap Penyusunan Anggaran
Peluang korupsi yang paling terbuka setelah tahap perencanaan adalah dalam tahap penyusunan anggaran karena selalu dilakukan secara tertutup oleh eksekutif. Hampir tidak ada satupun masyarakat yang mengetahuinya karena memang tidak ada sosialisasi yang bersifat terbuka dari eksekutif. Bahkan banyak LSM telah mencoba meminta agar rapat penyusunan anggaran dilakukan secara terbuka seringkali terbentur oleh alasan-alasan birokratik yang menganggap rapat bersifat intern, rahasia dan tertutup untuk umum, padahal nyata-nyata rapat tersebut bukanlah rapat yang membahas rahasia negara. Karena tertutupnya eksekutif, maka kontrol dari masyarakat, LSM dan press pada akhirnya sangat lemah, sehingga seringkali luput dari perhatian masyarakat dan media massa.
Modus korupsi yang dilakukan dalam tahap penyusunan anggaran sebenarnya sangat klasik yaitu di satu sisi membuat perkiraan pendapatan yang diperkecil (mark down), dan disisi lain membuat perkiraan belanja yang diperbesar (mark up). Dan ketika memasuki tahap pembahasan dengan legislatif yang juga seringkali dilakukan dalam rapat tertutup dan lobby-lobby setengah kamar, pembahasan diakhiri dengan bargaining bagi-bagi proyek, proyek fiktif dan proyek titipan.
3. Indikasi Korupsi di Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Korupsi dalam tahap pelaksanaan biasanya dilakukan dengan cara mark up anggaran proyek, tender tertutup, dan proyek/kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi atau rencana. Dalam tahap pengawasan, masih sering terjadi kolusi antara Bawasda dengan pelaksana proyek. Dalam tahap pertanggungjawaban biasanya disusun secara fiktif yaitu realisasi disesuaikan dengan plafon anggaran, namun sebelum itu memang telah terjadi kesepakatan konspiratif antara eksekutif dan legislatif untuk menerima laporan pertanggungjawaban yang fiktif tersebut. Dan sengaja bahan laporan pertanggungjawaban itu tidak disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan keuangan daerah yang dilakukan.
Investigasi Korupsi Keuangan Daerah
1. Tahapan Investigasi
Langkah pertama yang biasa dilakukan dalam investigasi adalah mencari petunjuk awal tentang indikasi-indikasi korupsi keuangan daerah. Petunjuk tersebut dapat diperoleh dari bocoran-bocoran informasi dari internal birokrasi sendiri dengan menggunakan pendekatan konflik. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu tentang peta konflik internal birokrasi yang akan kita investigasi. Dari peta konflik itu, kita akan dapat menentukan orang atau kelompok mana yang dapat kita mintai sumber informasi, misalnya: aparat pengawasan pemerintah (BPK, BPKP, Itjen, Itwil, SPI), kontraktor/supplier yang kalah dalam tender, lawan politik, dll.
Setelah sumber-sumber informasi berhasil didapatkan, maka tahapan selanjutnya adalah menguji tingkat kebenaran informasi sekaligus membedahnya dari sudut potensi korupsi, misalnya apakah ditemukan unsur-unsur kerugian keuangan daerah, unsur-unsur penyelewengan jabatan/kewenangan, dan unsur-unsur pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk memahami unsur-unsur tersebut, diperlukan pula studi literatur yang cukup mendalam khususnya literatur yang menyangkut ”aturan-aturan main” di bidang anggaran daerah misalnya peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD dll.
Setelah semua informasi diuji, langkah berikutnya adalah membuat hipotesis investigasi melalui bedah kasus untuk menguak modus operandi dengan menggunakan rumus 5W 1H 5W 1H (apa, siapa, dimana, bagaimana, bilamana, bagaimana). Dari bedah kasus tersebut kita dapat menyusun perencanaan pembuktian melalui pengumpulan keterangan saksi maupun dokumen/surat (LPJ Kepala Daerah, APBD, RASK, hasil audit BPK, Itjen dll).
Alat-alat bukti yang ada kemudian diklasifikasi dan dianalisis ulang lebih mendalam. Hasil analisis tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan yang minimal memuat:
Latar Belakang (data umum)
Kasus posisi (5W 1H)
Kronologi (berikut dokumen pendukung)
Modus operandi (berikut flowchart)
Pihak yang terlibat
Penyimpangan/Penyelewengan/Indikasi Korupsi
Kerugian negara
2. Alat Bukti Menjadi Kendala Utama Investigasi
Kendala yang sering dihadapi dalam investigasi korupsi keuangan daerah adalah dalam hal pembuktian. Sampai saat ini, ratusan kasus-kasus korupsi keuangan daerah yang dilaporkan oleh LSM dan masyarakat kepada KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan sering berhenti ditengah jalan karena minimnya/tidak adanya alat bukti. Padahal laporan tersebut sebenarnya telah lengkap memuat kronologi, modus operandi, pihak-pihak yang terlibat berikut angka-angka kerugian keuangan daerah yang ditimbulkan, hanya saja sering tidak dilengkapi dengan alat bukti baik berupa keterangan saksi maupun surat/dokumen. Ini dikarenakan para saksi seringkali tidak mau mengambil resiko karena takut dituntut balik jika kasus korupsi itu nantinya tidak terbukti. Begitu pula dalam hal surat/dokumen, seringkali kita harus berhadapan dengan birokrasi yang menghambat bahkan melarang kita dalam hal mengakses dokumen. Hal ini diperparah lagi oleh lembaga penyidik yang tidak mau pro aktif dalam membantu mencari alat-alat bukti yang diperlukan.
3. Menjadikan Assesment Sebagai Alat Bukti
Mencari alat bukti khususnya dalam bentuk dokumen sebenarnya bisa dilakukan dengan cara assesment terhadap dokumen-dokumen anggaran misalnya APBD, RASK dan hasil audit BPK terhadap APBD. Dengan assesment kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk korupsi disertai dengan angka detailnya. Contohnya misalnya adalah penanganan kasus korupsi keuangan daerah saat ini, dimana sebagian besar anggota DPRD terjerat hukum karena telah menyusun program/anggaran yang menyalahi ketentuan PP No.110/2000 seperti dana pensiun, premi asuransi, dll. Penanganan kasus korupsi tersebut sebagian besar merupakan hasil laporan LSM yang didasarkan pada hasil assesment dokumen APBD. Dengan assesment, kita juga akan secara mudah mencari tahu tentang program-program yang bersifat ganda (double budget).
Untuk kasus korupsi mark up khususnya dalam pengadaan barang, alat bukti yang dapat diberikan adalah dengan cara mencari daftar harga barang berikut merknya untuk dibandingkan dengan dokumen realisasi anggaran. Sebab sebagian besar modus mark up pengadaan barang dilakukan dengan cara membuat selisih harga lebih tinggi di dalam dokumen dengan barang yang dibeli, atau modus lain adalah dengan membelikan barang yang sama namun kualitas dan merknya lebih rendah. Misalnya dalam kasus pengadaan mesin jahit Depsos untuk masyarakat miskin tahun 2005 lalu dimana di dalam dokumen merknya disebutkan ”singer” buatan China namun ternyata setelah di ceck ke lapangan adalah merk lokal (merk tidak jelas) dengan harga yang jauh lebih murah.
Selasa, 05 Desember 2006
Analisis Beban Utang Dalam APBN 2006: PERLUNYA PEMOTONGAN UTANG & RUU PEMBATASAN UTANG
Yenny Sucipto
Dalam APBN 2004 bunga utang pemerintah jumlahnya telah mencapai Rp 43,1 triliun, yang merupakan bunga utang luar negeri dan biaya yang berkaitan dengan utang luar negeri pemerintah dan bunga obligasi. Rinciannya antara lain bunga utang dan kewajiban luar negeri sebesar Rp 22,224 trililun yang terdiri dari bunga dan komisi. Sedangkan jumlah bunga mencapai Rp 22,048 triliun terdiri dari bunga utang bilateral Rp 8,074 triliun, bunga obligasi Rp 121,828 miliar, bunga kredit komersial Rp 225,694 miliar, bunga kredit ekspor Rp 5,259 triliun dan bunga multilateral Rp 8,306 triliun.
Sementara untuk komisi bilateral Rp 10,871 miliar, komisi kredit ekspor Rp 125,927 miliar dan komisi kredit komersial Rp 40,127 miliar. Total komisi keseluruhan sebesar Rp 176,926 miliar. Untuk utang bunga obligasi telah mencapai Rp 20,829 triliun dan utang bunga obligasi internasional mencapai Rp 194,012 miliar.
Untuk APBN 2005, pemerintah telah menganggarkan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 71,9 triliun dengan rincian cicilan pokok sebesar Rp 46,8 triliun dan bunga sebesar Rp 25,1 triliun. Beban tersebut setara dengan 2,8 kali dari pengeluaran pemerintah, sedang untuk pendidikan, 10,6 kali pengeluaran pemerintah pusat untuk kesehatan, 32,7 kali pengeluaran perumahan dan fasilitas umum, dan 119,8 kali pengeluaran ketenagakerjaan, serta 27,7 kali pengeluaran untuk lingkungan hidup. Sedangkan APBN 2006, anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 48,81 triliun, sementara bunga utang luar negeri Rp 28,01 triliun .
***
Pembayaran utang dan bunga utang yang sampai mencapai 30-40% dari total anggaran belanja negara dalam setiap tahunnya, dikhawatirkan akan mengancam stabilitas perekonomian nasional. Sebab anggaran untuk pembayaran utang dan bunga utang tersebut tidak hanya memberikan tekanan pada devisit, tetapi juga pada cadangan devisa. Ironisnya, walaupun telah menjadi ancaman nyata bagi perekonomian nasional, namun sampai saat ini belum ada upaya-upaya yang signifikan dari pemerintah untuk mengurangi beban utang tersebut. Memang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rasio utang Indonesia telah mengalami penurunan yang sebelumnya mendekati 100 persen Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi sekitar 60 persen. Namun tetap harus disadari bahwa hal tersebut bukan berarti stok utang Indonesia berkurang, sebab Indonesia belum pernah meminta keringanan berupa pengurangan atau penghapusan utang kepada negara-negara donor.
Pemerintah sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk mengurangi beban utang negara dengan cara intensifikasi manajemen utang. Salah satu langkah yang dapat ditempuh misalnya dengan cara meminta keringanan utang dan negosiasi bilateral yang intensif. Dengan munculnya tawaran dari beberapa negara kreditor pemberi moratorium utang pada Indonesia beberapa bulan setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara bukan tidak mungkin dengan negosiasi yang kuat pemotongan akan diberikan. Namun sangat disayangkan sekali ternyata tawaran menarik dari pihak Jerman dan Inggris untuk debt relief (pemotongan/pengurangan utang) ditanggapi pasif oleh pemerintah.
Drajat Wibowo (Anggota Komisi XI DPR) juga pernah meminta kepada pemerintah agar melakukan terobosan dalam upaya pengurangan beban bunga utang luar negeri selama tiga hingga lima tahun termasuk pengurangan pokok utang, khususnya dari kreditor utama seperti Bank Dunia, ADB, dan Jepang .
Bagaimanapun pemotongan utang adalah agenda tak terhindarkan (dengan membuang segala gengsi) yang harus dijalankan oleh pemerintah jika ingin menyelamatkan perekonomian nasional dari jebakan utang. Pakistan mungkin dapat menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah yang berhasil mendapatkan pemotongan utang. Pakistan, dengan negosiasi tingkat tinggi pada level geopolitik di tahun 2002 saat isu terorisme menghangat, bisa memperoleh potongan 30 persen utang melalui fasilitas Official Development Assistance (ODA). Yugoslavia juga pernah memperoleh potongan 66 persen, demikian pula dengan Polandia yang mendapat potongan 50 persen dari total utang.
***
Namun ternyata pemerintah memiliki agenda lain. Pemerintah tidak tertarik terhadap langkah pemotongan utang. Pemerintah lebih tertarik untuk memperketat pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai utang dengan cara membentuk tim monitoring atas pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Tim itu nantinya terdiri dari Departemen Keuangan, Bappenas, Menko Perekonomian dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan dibentuknya tim tersebut, pemerintah berharap kebocoran-kebocoran proyek yang diyakini sampai mencapai 30% selama ini dapat dieleminir.
Gagasan Pemerintah ini jelas tidak dapat menyelesaikan persoalan beban utang yang dihadapi, karena sama sekali tidak mengurangi utang, walaupun memang di satu sisi harus tetap diapresiasi karena memiliki nilai positif dalam konteks pemberantasan korupsi. Namun yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana caranya agar Pemerintah dapat menghentikan kebiasaannya berutang agar tidak semakin menambah beban APBN. Namun sepertinya Pemerintah belum memiliki kesadaran akan hal ini. Di tahun 2006 ini Pemerintah sepertinya tetap akan terus berhutang, hanya bentuknya yang berbeda. Jika sebelumnya pemerintah lebih banyak berutang untuk pinjaman proyek, di tahun 2006 ini pemerintah akan lebih memprioritaskan pada pinjaman program karena menurut pemerintah lebih efektif penggunaannya. Ini dibuktikan dari pernyataan Menkeu bahwa untuk tahun 2006 pinjaman program pemerintah hanya sebesar Rp 9,9 triliun, sedangkan pinjaman proyek sebesar Rp 25 triliun.
***
Gagasan lain yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam upaya mengurangi beban utang negara adalah perlu ditetapkannya regulasi yang khusus mengatur mengenai pembatasan utang negara. Regulasi tersebut menyangkut batasan-batasan atau larangan-larangan utang berikut transparasi dan syarat-syarat program dalam pengelolaan dana utangan. Dengan regulasi tersebut diharapkan akan ada kontrol yang kuat terhadap pemerintah ketika mencari utangan baru ke negara-negara donor. Selama ini belum ada aturan yang khusus mengatur tentang hal tersebut. Konstitusi kita (UUD 1945) hanya menyebutkan secara umum tentang beberapa hal penting yang menyangkut perjanjian internasional yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Namun tentu ketentuan tersebut belum cukup karena masih harus diderivasikan ke dalam aturan yang lebih rendah (undang-undang). Oleh karena itulah, undang-undang tentang pembatasan utang negara tetap dibutuhkan guna mengontrol kebijakan utang pemerintah. Jika pemerintah tidak ada kemauan menyusun RUU tersebut, DPR dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu sesuai dengan fungsi-fungsi legislasinya.
Dalam APBN 2004 bunga utang pemerintah jumlahnya telah mencapai Rp 43,1 triliun, yang merupakan bunga utang luar negeri dan biaya yang berkaitan dengan utang luar negeri pemerintah dan bunga obligasi. Rinciannya antara lain bunga utang dan kewajiban luar negeri sebesar Rp 22,224 trililun yang terdiri dari bunga dan komisi. Sedangkan jumlah bunga mencapai Rp 22,048 triliun terdiri dari bunga utang bilateral Rp 8,074 triliun, bunga obligasi Rp 121,828 miliar, bunga kredit komersial Rp 225,694 miliar, bunga kredit ekspor Rp 5,259 triliun dan bunga multilateral Rp 8,306 triliun.
Sementara untuk komisi bilateral Rp 10,871 miliar, komisi kredit ekspor Rp 125,927 miliar dan komisi kredit komersial Rp 40,127 miliar. Total komisi keseluruhan sebesar Rp 176,926 miliar. Untuk utang bunga obligasi telah mencapai Rp 20,829 triliun dan utang bunga obligasi internasional mencapai Rp 194,012 miliar.
Untuk APBN 2005, pemerintah telah menganggarkan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 71,9 triliun dengan rincian cicilan pokok sebesar Rp 46,8 triliun dan bunga sebesar Rp 25,1 triliun. Beban tersebut setara dengan 2,8 kali dari pengeluaran pemerintah, sedang untuk pendidikan, 10,6 kali pengeluaran pemerintah pusat untuk kesehatan, 32,7 kali pengeluaran perumahan dan fasilitas umum, dan 119,8 kali pengeluaran ketenagakerjaan, serta 27,7 kali pengeluaran untuk lingkungan hidup. Sedangkan APBN 2006, anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 48,81 triliun, sementara bunga utang luar negeri Rp 28,01 triliun .
***
Pembayaran utang dan bunga utang yang sampai mencapai 30-40% dari total anggaran belanja negara dalam setiap tahunnya, dikhawatirkan akan mengancam stabilitas perekonomian nasional. Sebab anggaran untuk pembayaran utang dan bunga utang tersebut tidak hanya memberikan tekanan pada devisit, tetapi juga pada cadangan devisa. Ironisnya, walaupun telah menjadi ancaman nyata bagi perekonomian nasional, namun sampai saat ini belum ada upaya-upaya yang signifikan dari pemerintah untuk mengurangi beban utang tersebut. Memang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rasio utang Indonesia telah mengalami penurunan yang sebelumnya mendekati 100 persen Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi sekitar 60 persen. Namun tetap harus disadari bahwa hal tersebut bukan berarti stok utang Indonesia berkurang, sebab Indonesia belum pernah meminta keringanan berupa pengurangan atau penghapusan utang kepada negara-negara donor.
Pemerintah sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk mengurangi beban utang negara dengan cara intensifikasi manajemen utang. Salah satu langkah yang dapat ditempuh misalnya dengan cara meminta keringanan utang dan negosiasi bilateral yang intensif. Dengan munculnya tawaran dari beberapa negara kreditor pemberi moratorium utang pada Indonesia beberapa bulan setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara bukan tidak mungkin dengan negosiasi yang kuat pemotongan akan diberikan. Namun sangat disayangkan sekali ternyata tawaran menarik dari pihak Jerman dan Inggris untuk debt relief (pemotongan/pengurangan utang) ditanggapi pasif oleh pemerintah.
Drajat Wibowo (Anggota Komisi XI DPR) juga pernah meminta kepada pemerintah agar melakukan terobosan dalam upaya pengurangan beban bunga utang luar negeri selama tiga hingga lima tahun termasuk pengurangan pokok utang, khususnya dari kreditor utama seperti Bank Dunia, ADB, dan Jepang .
Bagaimanapun pemotongan utang adalah agenda tak terhindarkan (dengan membuang segala gengsi) yang harus dijalankan oleh pemerintah jika ingin menyelamatkan perekonomian nasional dari jebakan utang. Pakistan mungkin dapat menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah yang berhasil mendapatkan pemotongan utang. Pakistan, dengan negosiasi tingkat tinggi pada level geopolitik di tahun 2002 saat isu terorisme menghangat, bisa memperoleh potongan 30 persen utang melalui fasilitas Official Development Assistance (ODA). Yugoslavia juga pernah memperoleh potongan 66 persen, demikian pula dengan Polandia yang mendapat potongan 50 persen dari total utang.
***
Namun ternyata pemerintah memiliki agenda lain. Pemerintah tidak tertarik terhadap langkah pemotongan utang. Pemerintah lebih tertarik untuk memperketat pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai utang dengan cara membentuk tim monitoring atas pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Tim itu nantinya terdiri dari Departemen Keuangan, Bappenas, Menko Perekonomian dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan dibentuknya tim tersebut, pemerintah berharap kebocoran-kebocoran proyek yang diyakini sampai mencapai 30% selama ini dapat dieleminir.
Gagasan Pemerintah ini jelas tidak dapat menyelesaikan persoalan beban utang yang dihadapi, karena sama sekali tidak mengurangi utang, walaupun memang di satu sisi harus tetap diapresiasi karena memiliki nilai positif dalam konteks pemberantasan korupsi. Namun yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana caranya agar Pemerintah dapat menghentikan kebiasaannya berutang agar tidak semakin menambah beban APBN. Namun sepertinya Pemerintah belum memiliki kesadaran akan hal ini. Di tahun 2006 ini Pemerintah sepertinya tetap akan terus berhutang, hanya bentuknya yang berbeda. Jika sebelumnya pemerintah lebih banyak berutang untuk pinjaman proyek, di tahun 2006 ini pemerintah akan lebih memprioritaskan pada pinjaman program karena menurut pemerintah lebih efektif penggunaannya. Ini dibuktikan dari pernyataan Menkeu bahwa untuk tahun 2006 pinjaman program pemerintah hanya sebesar Rp 9,9 triliun, sedangkan pinjaman proyek sebesar Rp 25 triliun.
***
Gagasan lain yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam upaya mengurangi beban utang negara adalah perlu ditetapkannya regulasi yang khusus mengatur mengenai pembatasan utang negara. Regulasi tersebut menyangkut batasan-batasan atau larangan-larangan utang berikut transparasi dan syarat-syarat program dalam pengelolaan dana utangan. Dengan regulasi tersebut diharapkan akan ada kontrol yang kuat terhadap pemerintah ketika mencari utangan baru ke negara-negara donor. Selama ini belum ada aturan yang khusus mengatur tentang hal tersebut. Konstitusi kita (UUD 1945) hanya menyebutkan secara umum tentang beberapa hal penting yang menyangkut perjanjian internasional yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Namun tentu ketentuan tersebut belum cukup karena masih harus diderivasikan ke dalam aturan yang lebih rendah (undang-undang). Oleh karena itulah, undang-undang tentang pembatasan utang negara tetap dibutuhkan guna mengontrol kebijakan utang pemerintah. Jika pemerintah tidak ada kemauan menyusun RUU tersebut, DPR dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu sesuai dengan fungsi-fungsi legislasinya.
Kamis, 14 September 2006
Potret Dunia Pendidikan dalam 61 Thn Pemenuhan Hak
Yenny Sucipto: ”Pengkhianatan Pemerintah terhadap Konstitusi”
Pendidikan Sebagai Prioritas Pembangunan
Bank Dunia telah menekankan urgensinya ”pembangunan manusia” yang dituangkan dalam Annual World Development Report sejak tahun 1990 sampai saat ini, yang menggaris bawahi bahwa perkembangan dan penggunaan kemampuan-kemampuan manusiawi adalah soko guru pembangunan. Penegasan urgensi pembangunan manusia tersebut akhirnya dituangkan dalam "Inisiatif 20:20" di Kopenhagen tahun 1995, yang mewajibkan semua negara kaya dan berkembang untuk memakai 20% dari bantuan pembangunan atau anggaran belanja negara bagi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Ditekankan pula oleh Edgar Faure di awal tahun 1972 bahwa pendidikan adalah tugas negara yang paling penting, bersamaan dengan sosialisasi program lifelong education oleh UNESCO untuk memberikan kesadaran akan pembangunan manusia.
Negara Indonesia juga menyadari akan pentingnya pembangunan manusia tersebut. Bahkan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pokok negara ini didirikan dan dituangkan secara tegas dalam konstitusi kita. Dan sejak tahun 2001, seiring dengan amandemen UUD 1945, dalam pasal 31 ayat (4) ditegaskan lagi, bahwa Pemerintah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan di APBN dan APBD minimal sebesar 20% dari total anggaran.
Hanya faktanya, walaupun telah 4 tahun konstitusi telah mengamanatkan 20% anggaran pendidikan di APBN, namun pemerintah belum pernah memenuhinya, sejak penetapan APBN 2001 sampai APBN 2006 ini anggaran pendidikan di Indonesia hanya antara 6 - 9%. Pemerintah hanya berjanji bahwa anggaran pendidikan nantinya akan dinaikkan secara bertahap dengan targetan pada APBN 2009 akan mencapai 20%. Hal ini diungkap pada masa Pemerintahan Presiden Megawati yang menuangkan janjinya dalam progress report sidang tahunan MPR pada tahun 2001 lalu. Begitu pula pada masa pemerintahan SBY yang juga menjanjikan akan menaikkan anggaran pendidikan secara bertahap yang dituangkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Kalaupun toh, pemenuhan anggaran pendidikan dilakukan secara bertahap, seharusnya dalam R/APBN 2007 ini alokasi pendidikan sudah mencapai 16% sesuai dengan janji sejak masa Pemerintahan Megawati, namun ternyata cenderung tetap diangka rata-rata 6%. Jika dibandingkan dengan negara lain, harus diakui negara Indonesia masih jauh tertinggal. Di Malaysia alokasi dana pendidikannya telah mencapai 25%, bahkan di Thailand sampai mencapai 30%.
Potret Buram Pendidikan Indonesia
Permasalahan kemiskinan pada dasarnya juga terkait erat dengan besar kecilnya arus modal yang masuk ke Indonesia. Tujuan utama pembangunan ekonomi memang harus melalui peningkatan pendapatan perkapita dan penanaman modal . Menurut BPS bahwa garis kemiskinan yang terjadi di Indonesia rata-rata angka pendapatan penduduk pada tahun 2003 yaitu Rp 139.000 untuk perkotaan dan Rp 107.000 bagi masyarakat pedesaan. Dan jumlah penduduk miskin yang memiliki pendapatan digaris kemiskinan sekitar 17,4% atau sekitar 36,5% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, untuk mengurangi jumlah kemiskinan secara signifikan, minimal diperlukan anggaran sekitar 5-9% dari GDP setiap tahunnya atau sekitar Rp 115 – 200 triliun .
Dan kemiskinan juga merupakan masalah politik oleh karenanya diperlukan suatu keputusan politik oleh pimpinan suatu negara. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang struktural, maka jalan pemecahan masalah ini juga harus terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang yang telah di susun oleh suatu negara sebelumnya.
Terdapat sekitar sepertiga hingga separuh penduduk Indonesia rentan untuk terjerembab dibawah garis kemiskinan dan memerlukan paling sedikit Rp 103, triliun setiap tahunnya untuk memenuhi hak-hak dasar orang miskin yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan sanitasi serta pangan. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia berada pada tingkat 117 dari 175 negara, jauh dibawah Singapura (25), Brunei Darussalam (33), Malaysia (58), Thailand (76), atau Fhilipina (85). Ini artinya bahwa Indonesia menghadapi persoalan serius dengan kemiskinan.
Dari total penduduk Indonesia yang mencapai 210 juta lebih, ternyata ada permasalahan juga bahwa sebanyak 23,66 juta (11,3% dari total penduduk) adalah pengangguran. Dari angka pengangguran tersebut terdiri dari angka pengangguran tertinggi/benar-benar pengangguran mencapai 10,25 juta (4,9% dari total penduduk), dan setengah pengangguran mencapai 13,41 juta (6,4% dari total penduduk) .
Indonesia juga termasuk salah satu negara dari sembilan negara yang penduduknya memiliki angka buta aksara tertinggi, penduduk buta aksara berusia diatas 15 tahun tercatat 15,4 juta orang dari jumlah tersebut sebanyak 72% berada pada kelompok usia 45 tahun dan didominasi oleh perempuan .
Anak-anak usia tingkat dasar di negara kita yang melanjutkan ke tingkat yang lebih lanjut ternyata relatif lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya di Asia Tenggara. Dana Kependudukan Perserikatan bangsa-bangsa bertajuk pada keadaan penduduk dunia 2005: janji kesetaraan, kesetaran gender, kesehatan reproduksi, dan tujuan pembangunan milenium menyatakan jumlah usia dasar di Indonesia yang melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut cendurung sedikit lebih baik dibandingkan Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Harus disadari, bahwa melaksanakan program pendidikan untuk rakyat adalah tanggung jawab negara. Sehingga titik persoalannya adalah bukan ada tidaknya anggaran atau cukup tidaknya anggaran, tetapi lebih pada ada tidaknya political will dan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas kompetensi (human resources). Sebab yang terlihat saat ini adalah realitas terbalik, seolah subsidi pendidikan adalah bagian dari bentuk belas kasih (charity) dari pemerintah berkuasa yang harus disyukuri oleh rakyat, bukan sebagai kewajaran karena memang hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak rakyat untuk memperoleh pendidikan.
Rakyat saat ini harus menelan kenyataan pahit melihat realitas pendidikan kita yang begitu mahal tanpa ada perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal ketika menghadapi persoalan sekolah, setiap masyarakat akan berhadapan dengan variabel-variable kebutuhan sekolah yang ternyata multi item dan membutuhkan dana yang cukup besar, mulai dari buku pelajaran , uang gedung, uang registrasi ulang, uang kegiatan tahunan, uang ekstrakulikuler, uang komputer, uang sumbangan bulanan (SPP/BP3), uang majalah, uang LKS, uang seragam serta berbagai bentuk uang sumbangan lainnya. Untuk masyarakat yang berpendapatan UMR/UMK walaupun telah melakukan spent budget tentu masih sangat berat dan lebih sering tidak cukup, belum lagi jika jumlah anak yang bersekolah lebih dari 1 (satu) orang. Dapat kita dibayangkan, jika masyarakat yang hidup dengan pendapatan UMR/UMK saja tidak cukup, apalagi bagi masyarakat yang hidup di bawah rata-rata kemiskinan, sudah pasti aspek pendidikan hanyalah mimpi yang takkan pernah terbeli.
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui untuk keperluan seragam SD, harga satu setel baju putih dan celana merah lengkap dengan badge di sekolah dijual rata-rata sebesar Rp 70.000. Padahal, masing-masing anak paling tidak harus memiliki dua setel baju seragam. Ini berarti, untuk seragam satu anak harus dikeluarkan Rp 140.000. Belum lagi baju seragam pramuka yang lengkap seharga Rp 150.000. Ditambah lagi, jika sang anak terpaksa harus masuk sekolah swasta, biaya tambahannya semakin berat. Biasanya untuk sekolah swasta masih ada seragam sekolah tambahan, entah berupa baju batik atau lainnya.
Setiap masuk tahun ajaran baru, murid diwajibkan memiliki buku pelajaran baru, padahal harga buku setiap tahunnya terus naik. Standar minimal buku pelajaran yang harus dimiliki murid kelas 1 SD sebanyak 7 (tujuh) buku yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Bahasa Daerah, Bahasa Inggris dan Agama. Harga ketujuh buku itu total rata-rata mencapai Rp 125.000. Jika terdapat murid yang tidak naik kelas dan harus mengulang masih diwajibkan mengganti buku baru. Untuk buku matematika dipatok dengan harga Rp 25.000, Bahasa Indonesia seharga Rp 15.000, IPA seharga Rp 15.000, IPS seharga Rp 15.000. Kebutuhan buku ini belum ditambah dengan buku-buku lain yang biasanya diperintahkan oleh guru. Paling tidak, untuk keperluan buku-buku pelajaran anak SD diperlukan biaya antara Rp 125.000 hingga Rp 170.000. Anak yang duduk di kelas IV diharuskan membeli delapan buku pelajaran seharga Rp 202.000. Sedangkan untuk anak yang duduk di kelas VI SD rata-rata harus mengeluarkan uang sebesar Rp 169.000 untuk buku-buku pelajaran.
Pembiayaan sekolah menengah pertama (SMP) negeri untuk kelas 1 (satu) lebih tinggi lagi. Untuk keperluan buku-buku pelajaran saja paling tidak harus mengeluarkan uang sebesar Rp 160.000 per semester (6 bulan), ditambah uang untuk SPP, satu set seragam sekolah, baju putih dan celana biru sebesar Rp 270.000. Kemudian untuk uang pembangunan setiap murid harus menyumbang dana sebesar Rp 800.000. Kebutuhan tersebut belum termasuk kebutuhan transport, sepatu dan tas. Harga sepatu untuk anak sekolah yang sederhana antara Rp 50.000-Rp 70.000, kaus kaki sekitar Rp 10.000, dan untuk harga tas sekolah yang sederhana (umumnya berbentuk backpack) sekitar Rp 50.000 .
Hasil observasi di atas merupakan potret buram tentang kondisi pendidikan dasar kita yang ternyata memang sulit terjangkau bagi masyarakat miskin Indonesia. Dengan melihat potret diatas, program Wajib Belajar 9 Tahun yang dicanangkan Pemerintah selama hampir 12 tahun ini tidak mungkin dapat efektif jika tidak ditopang oleh komitmen terutama di bidang anggaran yang berpihak pada pendidikan.
Mana Anggaran Bagi Rakyat Miskin?
Jika membandingkan tingkat HDI Indonesia yang begitu rendah dengan alokasi anggaran yang berkaitan dengan peningkatan HDI khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi, sangatlah kontras dan tidak adil. Dalam APBNP 2006, alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia dan penggulangan kemiskinan hanya sangatlah minim. Anggaran untuk pendidikan ternyata masih dialokasikan sebesar Rp 39,5 triliun dan di Depag terdapat anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 1 triliun (6,2 % dari total anggaran). Sedangkan dalam RAPBN 2007 dialokasikan hanya sebesar Rp 53 triliun. Sebagian besar dana dihabiskan hanya untuk belanja rutin pembangunan (pembiayaan alat-alat birokrasi dan pembayaran utang luar dan dalam negeri).
Minimnya anggaran pendidikan dalam APBNP 2006 merupakan bentuk nyata ketidakadilan dari pemerintah, dan dimana tidak memenuhi amanat UUD 1945 serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya anggaran pendidikan kurang lebih sebesar Rp 130,4 triliun dari total anggaran dan untuk RAPBN 2007 dialokasikan sebesar Rp 141,1 dari total anggaran. Di satu pihak anggaran pendidikan dikurangi dengan alasan negara sedang bangkrut, namun di lain pihak negara bisa membayar bunga dan cicilan utang luar negeri yang besarnya mencapai Rp 138,12 triliun dalam satu tahun, bahkan pemerintah juga masih mampu memberikan uang pesangon pegawai kontrakan BPPN sampai ratusan miliar rupiah, pemerintah juga masih mampu menganggarkan pembelian satu skuadron pesawat tempur sukhoi dari Rusia; sementara di bidang penegakan hukum justru pemerintah melemah dengan dibebaskannya para koruptor kelas kakap yang selama ini membuat bangsa Indonesia jatuh miskin.
Lebih tidak adil lagi, justru subsidi negara untuk pendidikan selama ini masih terkonsentrasi ke sekolah-sekolah favorit yang mayoritas muridnya merupakan anak kelas menengah ke atas, sementara sekolah-sekolah swasta pinggiran yang rata-rata bermurid dari golongan miskin justru tidak mendapatkan subsidi sama sekali.
Harus kita sadari bersama bahwa kebijakan anggaran pendidikan yang minim saat ini adalah bentuk pelanggaran pemerintah terhadap konstitusi. Sudah sepatutnya rakyat menggugat kebijakan pemerintah ini. Rakyat telah dilanggar hak-hak konstitusinya secara langsung, terutama hak untuk untuk memperoleh pendidikan.
Strategi Pemenuhan Anggaran Pendidikan
Jika kita meninjau kembali pengalokasian pada tiap-tiap kelembagaan/ kementerian pada nota keuangan APBN 2006, ternyata pada setiap kelembagaan/kementerian untuk Penyelenggaraan Pimpinan kenegaraan dan Kepemerintahan selalu dianggarkan diatas 100 milyar. Dan menurut analisis SekNas FITRA antara kementerian/kelembagaan satu sama lain terjadi tumpang tindih program, contoh pada Departemen Hukum, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang sama-sama concern di bidang hukum ternyata mengalokasikan dana diatas 300 milyar dengan program yang sama yaitu Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum. Seharusnya program ini dapat diintegrasikan karena berada dalam satu bidang sehingga dapat mengefisienkan atau mengoptimalkan pemakaian keuangan negara.
Untuk pengalokasian pada Penyelenggaran Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan pada masing-masing kementerian/kelembagaan sangat perlu adanya pengkajian ulang kembali, karena pemakaian alokasi ini banyak menyerap keuangan negara untuk kepentingan birokrat daripada kepentingan rakyat. Diperkirakan program Penyelenggaran Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan saja yang dialokasikan pada masing-masing kementerian/Kelembagaan telah menyerap 0,67% dari total penerimaan negara (Rp 4.204 triliun), dan bila ditinjau secara keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan birokrat diperkirakan telah menyerap 6.84% dari total penerimaan negara (Rp 42.739 triliun) belum termasuk yang lainnya. Besaran alokasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi untuk pendidikan, kesehatan dan subsidi.
SekNas FITRA mengambil contoh kasus pemborosan keuangan di DPR-RI dan Setjen DPR-RI. Analisis Seknas FITRA terhadap RKA-KL DPR RI dan Setjen DPR RI, ditemukan beberapa indikasi pemborosan dalam pemakaian keuangan negara Tahun Anggaran 2006. Pembagian anggaran ke dalam RKA-KL antara DPR dan Setjen masing-masing 65% (Rp 717.866.476.700,-) dan 35% (Rp 389.001.513.300,-). Ada beberapa pengeluaran anggaran yang dianggap tidak seharusnya dinaikkan atau diadakan dalam anggaran DPR RI dan Setjen DPR RI, diindikasikan juga terdapat double budgeting dalam penganggarannya. Dapat diasumsikan untuk penghematan anggaran DPR RI dan Setjen DPR RI untuk tahun 2006 sebesar Rp 198,8 milyar, yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: tunjangan komunikasi intensif DPR, honorarium alat kelengkapan DPR, tunjangan transport DPR, tunjangan perjalanan dinas dalam negeri DPR, tunjangan listrik DPR, tunjangan telepon DPR, tunjangan langganan jasa PAM dan air DPR, honorarium Setjen DPR, Pengadaan Lampu dan Alat/Perlengkapan Listrik, Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh, Tunjangan Honor Tugas Mendesak, Tunjangan uang Lembur untuk pelayanan sidang, Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan, dan Uang lembur tenaga honorer serta asisten anggota
Dan contoh kasus lain adalah pengelolaan anggaran Rumah Jabatan Anggota Kalibata dan Wisma Griya Sabha Koppo, pada Belanja Operasional sehari-hari untuk Griya Sabha Kopo sebesar Rp 80.000.000 yang telah dialokasikan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan/Kepemerintahan ternyata juga dialokasikan dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan yaitu tertuang pada point Perawatan Rumah Negara yaitu untuk Pemeliharaan Wisma Peristirahatan Griya Sabha kopo berikut sarana lingkungan sebesar Rp 394.000.000 serta Penanaman/Pemeliharaan halaman dan tanaman di Griya Sabha kopo dan lain-lain pemeliharaan yang dialokasikan sebesar Rp 3.142.128.000.
Dalam hal ini telah ada tumpang tindih dalam pengeluaran untuk wisma Griya sabha kopo. Biaya operasional sehari-hari yang telah dialokasikan tersebut dapat dikatakan sebagai biaya perawatan dan pemeliharaan baik diruang gedung maupun maupun di luar gedung yang dilakukkan sehari-hari. Namun disini biaya perawatan dan pemeliharaan wisma sabha kopo telah dialokasikan tersendiri, jika tidak terjadi pengalokasian ganda dan hanya ada biaya operacional sehari-hari saja maka tidak akan menyerap APBN tahun 2006 sebesar Rp 3.536.128.000. Penyerapan untuk kelancaran program sarana dan prasana RJA dan Griya Sabha Kopo telah mencapai 0,81% atau sebesar Rp 3.142.128.000.
Padahal bila ditelusuri lebih dalam, ada biaya pemasukan dari wisma griya sabha kopo dari penyewaan wisma, tetapi hal ini tidak pernah diaudit dan tidak pernah dianggap sebagai pemasukan negara. Bila tidak pernah diaudit dan tidak pernah dianggap sebagai pemasukan negara berarti telah terjadi indikasi penyelewengan anggaran oleh Sekjen DPR RI.
Ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintahan tentang keuangan negara tidak pernah memprioritaskan kepentingan rakyat, dan tidak digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan sebenarnya tiap-tiap sektor. Sudah dibuktikan dengan peristiwa penyimpangan-penyimpangan keuangan negara dan tidak pernah ada audit pengembalian keuangan negara sehingga terjadi kerugian negara yang sangat banyak. Tetapi pemerintah tidak mencoba membuat perubahan kebijakan dengan mengoptimalisasikan penggunaan keuangan negara yang dimanfaatkan oleh birokrasi dan lebih mementingkan manfaatnya untuk kebutuhan rakyat secara merata. Jika pemborosan-pemborosan tersebut diaudit dan dioptimalisasikan penggunaannya ditiap-tiap kelembagaan/kementerian maka strategi dalam pemenuhan alokasi pendidikan yang dibutuhkan akan terpenuhi.
Pendidikan Sebagai Prioritas Pembangunan
Bank Dunia telah menekankan urgensinya ”pembangunan manusia” yang dituangkan dalam Annual World Development Report sejak tahun 1990 sampai saat ini, yang menggaris bawahi bahwa perkembangan dan penggunaan kemampuan-kemampuan manusiawi adalah soko guru pembangunan. Penegasan urgensi pembangunan manusia tersebut akhirnya dituangkan dalam "Inisiatif 20:20" di Kopenhagen tahun 1995, yang mewajibkan semua negara kaya dan berkembang untuk memakai 20% dari bantuan pembangunan atau anggaran belanja negara bagi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Ditekankan pula oleh Edgar Faure di awal tahun 1972 bahwa pendidikan adalah tugas negara yang paling penting, bersamaan dengan sosialisasi program lifelong education oleh UNESCO untuk memberikan kesadaran akan pembangunan manusia.
Negara Indonesia juga menyadari akan pentingnya pembangunan manusia tersebut. Bahkan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pokok negara ini didirikan dan dituangkan secara tegas dalam konstitusi kita. Dan sejak tahun 2001, seiring dengan amandemen UUD 1945, dalam pasal 31 ayat (4) ditegaskan lagi, bahwa Pemerintah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan di APBN dan APBD minimal sebesar 20% dari total anggaran.
Hanya faktanya, walaupun telah 4 tahun konstitusi telah mengamanatkan 20% anggaran pendidikan di APBN, namun pemerintah belum pernah memenuhinya, sejak penetapan APBN 2001 sampai APBN 2006 ini anggaran pendidikan di Indonesia hanya antara 6 - 9%. Pemerintah hanya berjanji bahwa anggaran pendidikan nantinya akan dinaikkan secara bertahap dengan targetan pada APBN 2009 akan mencapai 20%. Hal ini diungkap pada masa Pemerintahan Presiden Megawati yang menuangkan janjinya dalam progress report sidang tahunan MPR pada tahun 2001 lalu. Begitu pula pada masa pemerintahan SBY yang juga menjanjikan akan menaikkan anggaran pendidikan secara bertahap yang dituangkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Kalaupun toh, pemenuhan anggaran pendidikan dilakukan secara bertahap, seharusnya dalam R/APBN 2007 ini alokasi pendidikan sudah mencapai 16% sesuai dengan janji sejak masa Pemerintahan Megawati, namun ternyata cenderung tetap diangka rata-rata 6%. Jika dibandingkan dengan negara lain, harus diakui negara Indonesia masih jauh tertinggal. Di Malaysia alokasi dana pendidikannya telah mencapai 25%, bahkan di Thailand sampai mencapai 30%.
Potret Buram Pendidikan Indonesia
Permasalahan kemiskinan pada dasarnya juga terkait erat dengan besar kecilnya arus modal yang masuk ke Indonesia. Tujuan utama pembangunan ekonomi memang harus melalui peningkatan pendapatan perkapita dan penanaman modal . Menurut BPS bahwa garis kemiskinan yang terjadi di Indonesia rata-rata angka pendapatan penduduk pada tahun 2003 yaitu Rp 139.000 untuk perkotaan dan Rp 107.000 bagi masyarakat pedesaan. Dan jumlah penduduk miskin yang memiliki pendapatan digaris kemiskinan sekitar 17,4% atau sekitar 36,5% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, untuk mengurangi jumlah kemiskinan secara signifikan, minimal diperlukan anggaran sekitar 5-9% dari GDP setiap tahunnya atau sekitar Rp 115 – 200 triliun .
Dan kemiskinan juga merupakan masalah politik oleh karenanya diperlukan suatu keputusan politik oleh pimpinan suatu negara. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang struktural, maka jalan pemecahan masalah ini juga harus terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang yang telah di susun oleh suatu negara sebelumnya.
Terdapat sekitar sepertiga hingga separuh penduduk Indonesia rentan untuk terjerembab dibawah garis kemiskinan dan memerlukan paling sedikit Rp 103, triliun setiap tahunnya untuk memenuhi hak-hak dasar orang miskin yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan sanitasi serta pangan. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia berada pada tingkat 117 dari 175 negara, jauh dibawah Singapura (25), Brunei Darussalam (33), Malaysia (58), Thailand (76), atau Fhilipina (85). Ini artinya bahwa Indonesia menghadapi persoalan serius dengan kemiskinan.
Dari total penduduk Indonesia yang mencapai 210 juta lebih, ternyata ada permasalahan juga bahwa sebanyak 23,66 juta (11,3% dari total penduduk) adalah pengangguran. Dari angka pengangguran tersebut terdiri dari angka pengangguran tertinggi/benar-benar pengangguran mencapai 10,25 juta (4,9% dari total penduduk), dan setengah pengangguran mencapai 13,41 juta (6,4% dari total penduduk) .
Indonesia juga termasuk salah satu negara dari sembilan negara yang penduduknya memiliki angka buta aksara tertinggi, penduduk buta aksara berusia diatas 15 tahun tercatat 15,4 juta orang dari jumlah tersebut sebanyak 72% berada pada kelompok usia 45 tahun dan didominasi oleh perempuan .
Anak-anak usia tingkat dasar di negara kita yang melanjutkan ke tingkat yang lebih lanjut ternyata relatif lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya di Asia Tenggara. Dana Kependudukan Perserikatan bangsa-bangsa bertajuk pada keadaan penduduk dunia 2005: janji kesetaraan, kesetaran gender, kesehatan reproduksi, dan tujuan pembangunan milenium menyatakan jumlah usia dasar di Indonesia yang melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut cendurung sedikit lebih baik dibandingkan Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Harus disadari, bahwa melaksanakan program pendidikan untuk rakyat adalah tanggung jawab negara. Sehingga titik persoalannya adalah bukan ada tidaknya anggaran atau cukup tidaknya anggaran, tetapi lebih pada ada tidaknya political will dan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas kompetensi (human resources). Sebab yang terlihat saat ini adalah realitas terbalik, seolah subsidi pendidikan adalah bagian dari bentuk belas kasih (charity) dari pemerintah berkuasa yang harus disyukuri oleh rakyat, bukan sebagai kewajaran karena memang hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak rakyat untuk memperoleh pendidikan.
Rakyat saat ini harus menelan kenyataan pahit melihat realitas pendidikan kita yang begitu mahal tanpa ada perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal ketika menghadapi persoalan sekolah, setiap masyarakat akan berhadapan dengan variabel-variable kebutuhan sekolah yang ternyata multi item dan membutuhkan dana yang cukup besar, mulai dari buku pelajaran , uang gedung, uang registrasi ulang, uang kegiatan tahunan, uang ekstrakulikuler, uang komputer, uang sumbangan bulanan (SPP/BP3), uang majalah, uang LKS, uang seragam serta berbagai bentuk uang sumbangan lainnya. Untuk masyarakat yang berpendapatan UMR/UMK walaupun telah melakukan spent budget tentu masih sangat berat dan lebih sering tidak cukup, belum lagi jika jumlah anak yang bersekolah lebih dari 1 (satu) orang. Dapat kita dibayangkan, jika masyarakat yang hidup dengan pendapatan UMR/UMK saja tidak cukup, apalagi bagi masyarakat yang hidup di bawah rata-rata kemiskinan, sudah pasti aspek pendidikan hanyalah mimpi yang takkan pernah terbeli.
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui untuk keperluan seragam SD, harga satu setel baju putih dan celana merah lengkap dengan badge di sekolah dijual rata-rata sebesar Rp 70.000. Padahal, masing-masing anak paling tidak harus memiliki dua setel baju seragam. Ini berarti, untuk seragam satu anak harus dikeluarkan Rp 140.000. Belum lagi baju seragam pramuka yang lengkap seharga Rp 150.000. Ditambah lagi, jika sang anak terpaksa harus masuk sekolah swasta, biaya tambahannya semakin berat. Biasanya untuk sekolah swasta masih ada seragam sekolah tambahan, entah berupa baju batik atau lainnya.
Setiap masuk tahun ajaran baru, murid diwajibkan memiliki buku pelajaran baru, padahal harga buku setiap tahunnya terus naik. Standar minimal buku pelajaran yang harus dimiliki murid kelas 1 SD sebanyak 7 (tujuh) buku yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Bahasa Daerah, Bahasa Inggris dan Agama. Harga ketujuh buku itu total rata-rata mencapai Rp 125.000. Jika terdapat murid yang tidak naik kelas dan harus mengulang masih diwajibkan mengganti buku baru. Untuk buku matematika dipatok dengan harga Rp 25.000, Bahasa Indonesia seharga Rp 15.000, IPA seharga Rp 15.000, IPS seharga Rp 15.000. Kebutuhan buku ini belum ditambah dengan buku-buku lain yang biasanya diperintahkan oleh guru. Paling tidak, untuk keperluan buku-buku pelajaran anak SD diperlukan biaya antara Rp 125.000 hingga Rp 170.000. Anak yang duduk di kelas IV diharuskan membeli delapan buku pelajaran seharga Rp 202.000. Sedangkan untuk anak yang duduk di kelas VI SD rata-rata harus mengeluarkan uang sebesar Rp 169.000 untuk buku-buku pelajaran.
Pembiayaan sekolah menengah pertama (SMP) negeri untuk kelas 1 (satu) lebih tinggi lagi. Untuk keperluan buku-buku pelajaran saja paling tidak harus mengeluarkan uang sebesar Rp 160.000 per semester (6 bulan), ditambah uang untuk SPP, satu set seragam sekolah, baju putih dan celana biru sebesar Rp 270.000. Kemudian untuk uang pembangunan setiap murid harus menyumbang dana sebesar Rp 800.000. Kebutuhan tersebut belum termasuk kebutuhan transport, sepatu dan tas. Harga sepatu untuk anak sekolah yang sederhana antara Rp 50.000-Rp 70.000, kaus kaki sekitar Rp 10.000, dan untuk harga tas sekolah yang sederhana (umumnya berbentuk backpack) sekitar Rp 50.000 .
Hasil observasi di atas merupakan potret buram tentang kondisi pendidikan dasar kita yang ternyata memang sulit terjangkau bagi masyarakat miskin Indonesia. Dengan melihat potret diatas, program Wajib Belajar 9 Tahun yang dicanangkan Pemerintah selama hampir 12 tahun ini tidak mungkin dapat efektif jika tidak ditopang oleh komitmen terutama di bidang anggaran yang berpihak pada pendidikan.
Mana Anggaran Bagi Rakyat Miskin?
Jika membandingkan tingkat HDI Indonesia yang begitu rendah dengan alokasi anggaran yang berkaitan dengan peningkatan HDI khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi, sangatlah kontras dan tidak adil. Dalam APBNP 2006, alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia dan penggulangan kemiskinan hanya sangatlah minim. Anggaran untuk pendidikan ternyata masih dialokasikan sebesar Rp 39,5 triliun dan di Depag terdapat anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 1 triliun (6,2 % dari total anggaran). Sedangkan dalam RAPBN 2007 dialokasikan hanya sebesar Rp 53 triliun. Sebagian besar dana dihabiskan hanya untuk belanja rutin pembangunan (pembiayaan alat-alat birokrasi dan pembayaran utang luar dan dalam negeri).
Minimnya anggaran pendidikan dalam APBNP 2006 merupakan bentuk nyata ketidakadilan dari pemerintah, dan dimana tidak memenuhi amanat UUD 1945 serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya anggaran pendidikan kurang lebih sebesar Rp 130,4 triliun dari total anggaran dan untuk RAPBN 2007 dialokasikan sebesar Rp 141,1 dari total anggaran. Di satu pihak anggaran pendidikan dikurangi dengan alasan negara sedang bangkrut, namun di lain pihak negara bisa membayar bunga dan cicilan utang luar negeri yang besarnya mencapai Rp 138,12 triliun dalam satu tahun, bahkan pemerintah juga masih mampu memberikan uang pesangon pegawai kontrakan BPPN sampai ratusan miliar rupiah, pemerintah juga masih mampu menganggarkan pembelian satu skuadron pesawat tempur sukhoi dari Rusia; sementara di bidang penegakan hukum justru pemerintah melemah dengan dibebaskannya para koruptor kelas kakap yang selama ini membuat bangsa Indonesia jatuh miskin.
Lebih tidak adil lagi, justru subsidi negara untuk pendidikan selama ini masih terkonsentrasi ke sekolah-sekolah favorit yang mayoritas muridnya merupakan anak kelas menengah ke atas, sementara sekolah-sekolah swasta pinggiran yang rata-rata bermurid dari golongan miskin justru tidak mendapatkan subsidi sama sekali.
Harus kita sadari bersama bahwa kebijakan anggaran pendidikan yang minim saat ini adalah bentuk pelanggaran pemerintah terhadap konstitusi. Sudah sepatutnya rakyat menggugat kebijakan pemerintah ini. Rakyat telah dilanggar hak-hak konstitusinya secara langsung, terutama hak untuk untuk memperoleh pendidikan.
Strategi Pemenuhan Anggaran Pendidikan
Jika kita meninjau kembali pengalokasian pada tiap-tiap kelembagaan/ kementerian pada nota keuangan APBN 2006, ternyata pada setiap kelembagaan/kementerian untuk Penyelenggaraan Pimpinan kenegaraan dan Kepemerintahan selalu dianggarkan diatas 100 milyar. Dan menurut analisis SekNas FITRA antara kementerian/kelembagaan satu sama lain terjadi tumpang tindih program, contoh pada Departemen Hukum, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang sama-sama concern di bidang hukum ternyata mengalokasikan dana diatas 300 milyar dengan program yang sama yaitu Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum. Seharusnya program ini dapat diintegrasikan karena berada dalam satu bidang sehingga dapat mengefisienkan atau mengoptimalkan pemakaian keuangan negara.
Untuk pengalokasian pada Penyelenggaran Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan pada masing-masing kementerian/kelembagaan sangat perlu adanya pengkajian ulang kembali, karena pemakaian alokasi ini banyak menyerap keuangan negara untuk kepentingan birokrat daripada kepentingan rakyat. Diperkirakan program Penyelenggaran Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan saja yang dialokasikan pada masing-masing kementerian/Kelembagaan telah menyerap 0,67% dari total penerimaan negara (Rp 4.204 triliun), dan bila ditinjau secara keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan birokrat diperkirakan telah menyerap 6.84% dari total penerimaan negara (Rp 42.739 triliun) belum termasuk yang lainnya. Besaran alokasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi untuk pendidikan, kesehatan dan subsidi.
SekNas FITRA mengambil contoh kasus pemborosan keuangan di DPR-RI dan Setjen DPR-RI. Analisis Seknas FITRA terhadap RKA-KL DPR RI dan Setjen DPR RI, ditemukan beberapa indikasi pemborosan dalam pemakaian keuangan negara Tahun Anggaran 2006. Pembagian anggaran ke dalam RKA-KL antara DPR dan Setjen masing-masing 65% (Rp 717.866.476.700,-) dan 35% (Rp 389.001.513.300,-). Ada beberapa pengeluaran anggaran yang dianggap tidak seharusnya dinaikkan atau diadakan dalam anggaran DPR RI dan Setjen DPR RI, diindikasikan juga terdapat double budgeting dalam penganggarannya. Dapat diasumsikan untuk penghematan anggaran DPR RI dan Setjen DPR RI untuk tahun 2006 sebesar Rp 198,8 milyar, yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: tunjangan komunikasi intensif DPR, honorarium alat kelengkapan DPR, tunjangan transport DPR, tunjangan perjalanan dinas dalam negeri DPR, tunjangan listrik DPR, tunjangan telepon DPR, tunjangan langganan jasa PAM dan air DPR, honorarium Setjen DPR, Pengadaan Lampu dan Alat/Perlengkapan Listrik, Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh, Tunjangan Honor Tugas Mendesak, Tunjangan uang Lembur untuk pelayanan sidang, Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan, dan Uang lembur tenaga honorer serta asisten anggota
Dan contoh kasus lain adalah pengelolaan anggaran Rumah Jabatan Anggota Kalibata dan Wisma Griya Sabha Koppo, pada Belanja Operasional sehari-hari untuk Griya Sabha Kopo sebesar Rp 80.000.000 yang telah dialokasikan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan/Kepemerintahan ternyata juga dialokasikan dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan yaitu tertuang pada point Perawatan Rumah Negara yaitu untuk Pemeliharaan Wisma Peristirahatan Griya Sabha kopo berikut sarana lingkungan sebesar Rp 394.000.000 serta Penanaman/Pemeliharaan halaman dan tanaman di Griya Sabha kopo dan lain-lain pemeliharaan yang dialokasikan sebesar Rp 3.142.128.000.
Dalam hal ini telah ada tumpang tindih dalam pengeluaran untuk wisma Griya sabha kopo. Biaya operasional sehari-hari yang telah dialokasikan tersebut dapat dikatakan sebagai biaya perawatan dan pemeliharaan baik diruang gedung maupun maupun di luar gedung yang dilakukkan sehari-hari. Namun disini biaya perawatan dan pemeliharaan wisma sabha kopo telah dialokasikan tersendiri, jika tidak terjadi pengalokasian ganda dan hanya ada biaya operacional sehari-hari saja maka tidak akan menyerap APBN tahun 2006 sebesar Rp 3.536.128.000. Penyerapan untuk kelancaran program sarana dan prasana RJA dan Griya Sabha Kopo telah mencapai 0,81% atau sebesar Rp 3.142.128.000.
Padahal bila ditelusuri lebih dalam, ada biaya pemasukan dari wisma griya sabha kopo dari penyewaan wisma, tetapi hal ini tidak pernah diaudit dan tidak pernah dianggap sebagai pemasukan negara. Bila tidak pernah diaudit dan tidak pernah dianggap sebagai pemasukan negara berarti telah terjadi indikasi penyelewengan anggaran oleh Sekjen DPR RI.
Ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintahan tentang keuangan negara tidak pernah memprioritaskan kepentingan rakyat, dan tidak digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan sebenarnya tiap-tiap sektor. Sudah dibuktikan dengan peristiwa penyimpangan-penyimpangan keuangan negara dan tidak pernah ada audit pengembalian keuangan negara sehingga terjadi kerugian negara yang sangat banyak. Tetapi pemerintah tidak mencoba membuat perubahan kebijakan dengan mengoptimalisasikan penggunaan keuangan negara yang dimanfaatkan oleh birokrasi dan lebih mementingkan manfaatnya untuk kebutuhan rakyat secara merata. Jika pemborosan-pemborosan tersebut diaudit dan dioptimalisasikan penggunaannya ditiap-tiap kelembagaan/kementerian maka strategi dalam pemenuhan alokasi pendidikan yang dibutuhkan akan terpenuhi.
Jumat, 02 Desember 2005
Liberalisasi BBM dalam Kedok Pengurangan Subsidi untuk Mengurangi Beban Keuangan Negara
Oleh : Yeni Sucipto
Alasan yang selalu diulang-ulang Pemerintah dalam kenaikan tarif BBM adalah untuk mengurangi beban keuangan Negara. Kenaikan terakhir pada bulan Oktober lalu, Yusuf Kalla dengan enteng juga menyatakan bahwa kenaikan harga BBM memang tidak terhindarkan karena pemerintah tidak mungkin membebani keuangan negara dengan memberikan subsidi sebesar 26 persen dari total APBN untuk satu komoditas saja.
Penyebabnya adalah melonjaknya harga minyak mentah di pasaran internasional yang sempat menembus US$ 70/barrel sehingga membuat subsidi BBM membengkak sampai mencapai 76,5 triliun rupiah dengan asumsi patokan harga minyak US$ 45 per barrel di APBN-P 2005. Benarkah demikian?
Memang satu sisi dapat dibenarkan, karena sampai saat ini Pemerintah masih mengimpor sekitar 350 ribu barrel minyak mentah dan 400 ribu barrel produk BBM setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri yang mencapai 1,15 juta barrel per hari. Namun jangan lupa, kenaikan harga minyak mentah di pasaran internasional juga meningkatkan pendapatan ekspor Indonesia di sektor migas. Sehingga jika mau jujur, membengkaknya subsidi tersebut sebenarnya masih dapat diimbangi oleh pendapatan ekspor migas yang juga berlipat. Dan inipun telah diakui oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro ketika Raker dengan Panitia Anggaran DPR beberapa bulan sebelum kenaikan harga BBM Oktober lalu.
Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pendapatan ekspor migas Indonesia tahun 2005 ini mencapai Rp 175 triliun. Tahun 2004 lalu, pendapatan dari sektor migas hanya Rp 122 triliun. Artinya ada kenaikan lebih dari 40%, sementara subsidi BBM yang dihitung dengan harga minyak dunia sekarang hanya sebesar Rp 135 triliun. Artinya ada surplus dari ekspor migas. Dan ini juga mengartikan bahwa subsidi BBM tidak akan mengancam defisit anggaran seperti yang dinyatakan oleh Yusuf Kalla.
Jika bukan karena beban keuangan negara akibat lonjakan harga minyak mentah di pasaran internasional, lalu apa sebenarnya yang membuat Pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM?
Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum jika kenaikan harga BBM tersebut hanyalah kedok Pemerintah dalam melancarkan agenda liberalisasinya di sektor hilir migas. Caranya pun klasik, menyesuaikan harga BBM Indonesia dengan harga di pasaran Internasional. Dengan tarif internasional, maka otomatis perusahaan-perusahaan minyak internasional seperti CALTEX, SHELL, PETRO CHINA dapat leluasa masuk dan bersaing dengan pertamina di area hilir.
Tentu saja, Pemerintah sebagai subordinat MNC dan TNC –akibat keterjebakan hutang (dept trap) dengan lembaga donatur internasional (khususnya IMF dan World Bank) yang selama ini menjadi senjata MNC/TNC– tidak memiliki pilihan selain harus menjalankan program liberalisasi minyak yang menjadi salah satu agenda ”kesepakatan haram” dengan lembaga donatur.
Agenda liberalisasi migas Pemerintah itu telah dimulai sejak dirombaknya aturan hukum perminyakan di Indonesia di awal tahun 2000 lalu. Liberalisasi itu akhirnya mulai terlihat sejak ditetapkannya Pasal 28 Ayat (2) dan (3) UU No.22/2001 tentang Migas yang menyatakan bahwa: ”Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Artinya, harga minyak dalam negeri sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Untunglah, pasal ini telah dijudicial review dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah bertentangan dengan UUD 1945. Adalah tidak benar harga BBM diserahkan kepada Pasar, sehingga dapat dibenarkan jika MK berpendapat bahwa harga BBM tetap harus menjadi kewenangan Pemerintah.
Namun sayang, Pemerintah sepertinya tidak menggubris Putusan MK yang telah membatalkan Pasal tersebut, bahkan kenaikan harga BBM Oktober lalu yang ditetapkan melalui Perpres No. 55/2005, salah satu konsiderannya tetap mengacu pada UU No.22/2001 yang salah satu pasalnya telah dijudicial review oleh MK khususnya Pasal yang mengenai ”Harga BBM”. Lebih ironisnya, kenaikan harga BBM oleh Pemerintah saat ini justru didasarkan pada harga pasar internasional yang jelas-jelas dilarang dalam Putusan MK.
Lalu bagaimana kita menyikapi kebijakan Pemerintah yang lebih berpihak kepada kepentingan MNC/TNC daripada rakyatnya sendiri? (dimuat oleh Kaba Ranah Minang)
Alasan yang selalu diulang-ulang Pemerintah dalam kenaikan tarif BBM adalah untuk mengurangi beban keuangan Negara. Kenaikan terakhir pada bulan Oktober lalu, Yusuf Kalla dengan enteng juga menyatakan bahwa kenaikan harga BBM memang tidak terhindarkan karena pemerintah tidak mungkin membebani keuangan negara dengan memberikan subsidi sebesar 26 persen dari total APBN untuk satu komoditas saja.
Penyebabnya adalah melonjaknya harga minyak mentah di pasaran internasional yang sempat menembus US$ 70/barrel sehingga membuat subsidi BBM membengkak sampai mencapai 76,5 triliun rupiah dengan asumsi patokan harga minyak US$ 45 per barrel di APBN-P 2005. Benarkah demikian?
Memang satu sisi dapat dibenarkan, karena sampai saat ini Pemerintah masih mengimpor sekitar 350 ribu barrel minyak mentah dan 400 ribu barrel produk BBM setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri yang mencapai 1,15 juta barrel per hari. Namun jangan lupa, kenaikan harga minyak mentah di pasaran internasional juga meningkatkan pendapatan ekspor Indonesia di sektor migas. Sehingga jika mau jujur, membengkaknya subsidi tersebut sebenarnya masih dapat diimbangi oleh pendapatan ekspor migas yang juga berlipat. Dan inipun telah diakui oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro ketika Raker dengan Panitia Anggaran DPR beberapa bulan sebelum kenaikan harga BBM Oktober lalu.
Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pendapatan ekspor migas Indonesia tahun 2005 ini mencapai Rp 175 triliun. Tahun 2004 lalu, pendapatan dari sektor migas hanya Rp 122 triliun. Artinya ada kenaikan lebih dari 40%, sementara subsidi BBM yang dihitung dengan harga minyak dunia sekarang hanya sebesar Rp 135 triliun. Artinya ada surplus dari ekspor migas. Dan ini juga mengartikan bahwa subsidi BBM tidak akan mengancam defisit anggaran seperti yang dinyatakan oleh Yusuf Kalla.
Jika bukan karena beban keuangan negara akibat lonjakan harga minyak mentah di pasaran internasional, lalu apa sebenarnya yang membuat Pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM?
Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum jika kenaikan harga BBM tersebut hanyalah kedok Pemerintah dalam melancarkan agenda liberalisasinya di sektor hilir migas. Caranya pun klasik, menyesuaikan harga BBM Indonesia dengan harga di pasaran Internasional. Dengan tarif internasional, maka otomatis perusahaan-perusahaan minyak internasional seperti CALTEX, SHELL, PETRO CHINA dapat leluasa masuk dan bersaing dengan pertamina di area hilir.
Tentu saja, Pemerintah sebagai subordinat MNC dan TNC –akibat keterjebakan hutang (dept trap) dengan lembaga donatur internasional (khususnya IMF dan World Bank) yang selama ini menjadi senjata MNC/TNC– tidak memiliki pilihan selain harus menjalankan program liberalisasi minyak yang menjadi salah satu agenda ”kesepakatan haram” dengan lembaga donatur.
Agenda liberalisasi migas Pemerintah itu telah dimulai sejak dirombaknya aturan hukum perminyakan di Indonesia di awal tahun 2000 lalu. Liberalisasi itu akhirnya mulai terlihat sejak ditetapkannya Pasal 28 Ayat (2) dan (3) UU No.22/2001 tentang Migas yang menyatakan bahwa: ”Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Artinya, harga minyak dalam negeri sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Untunglah, pasal ini telah dijudicial review dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah bertentangan dengan UUD 1945. Adalah tidak benar harga BBM diserahkan kepada Pasar, sehingga dapat dibenarkan jika MK berpendapat bahwa harga BBM tetap harus menjadi kewenangan Pemerintah.
Namun sayang, Pemerintah sepertinya tidak menggubris Putusan MK yang telah membatalkan Pasal tersebut, bahkan kenaikan harga BBM Oktober lalu yang ditetapkan melalui Perpres No. 55/2005, salah satu konsiderannya tetap mengacu pada UU No.22/2001 yang salah satu pasalnya telah dijudicial review oleh MK khususnya Pasal yang mengenai ”Harga BBM”. Lebih ironisnya, kenaikan harga BBM oleh Pemerintah saat ini justru didasarkan pada harga pasar internasional yang jelas-jelas dilarang dalam Putusan MK.
Lalu bagaimana kita menyikapi kebijakan Pemerintah yang lebih berpihak kepada kepentingan MNC/TNC daripada rakyatnya sendiri? (dimuat oleh Kaba Ranah Minang)
Selasa, 15 November 2005
Bahaya Utang dalam Pembiayaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh
Oleh : Yenny Sucipto
Untuk menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias pasca bencana, APBN-P 2005 telah menetapkan jumlah dana sebesar Rp 9,482 trilliun. Jika diteliti asal sumber dana dalam APBN-P 2005, ternyata tidak semuanya bersifat hibah, melainkan hutang. Keberadaan hutang tersebut sampai saat ini masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat karena memang tidak ada transparansi dari pemerintah. Sehingga yang muncul di permukaan kemudian, dana Aceh dan Nias terlihat tanpa mengandung resiko apapun. Padahal, belajar dari pengalaman masa lalu, setiap hutang selalu saja menuntut adanya kompensasi ekonomis dari negara donor, seperti deregulasi ekonomi, liberalisasi perdagangan dan privatisasi BUMN.
Dan Pemerintah pun sebenarnya sadar akan hal itu. Ini dibuktikan dengan komitmennya pada bulan Januari lalu yang menegaskan bahwa Pemerintah hanya akan mengoptimalkan penggunaan dana dari dalam negeri (rupiah murni), khususnya yang menyangkut sumber-sumber pendanaan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah seperti: APBN melalui alokasi dana untuk bencana alam dan alokasi dana untuk masalah sosial keamanan; Konstribusi dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, seperti melalui DAU dan DAK; Kontribusi dari sumbangan masyarakat dan dunia usaha; serta kontribusi dari sumbangan hibah/masyarakat internasional yang sudah dikonfirmasi. Barulah jika terjadi kekurangan (selisih atau perbedaan kebutuhan dan ketersediaan dana), setelah dihitung dan dikonfirmasikan, Pemerintah akan mencari sumber pendanaan lainnya melalui pinjaman lunak tanpa bunga ataupun melalui pinjaman konvensional.
Namun demikian, komitmen pemerintah yang berjanji akan mengoptimalkan penggunaan rupiah murni daripada mencari pinjaman ternyata tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah. Sepertinya Pemerintah lebih tertarik untuk mencari hutangan baru daripada mengoptimalkan sumber dana yang berasal dari rupiah murni, karena belum apa-apa pemerintah telah menargetkan utang baru sebesar US$ 326 juta. Alasannya sederhana, seperti yang diungkap Mulia Nasution (Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu) bahwa tawaran bantuan untuk Aceh dari asing rata-rata dalam bentuk tawaran utang, sehingga Pemerintah terpaksa harus menerimanya, namun dengan tetap mencari utangan yang semurah dan selunak mungkin, misalnya yang memiliki jangka waktu 20-30 tahun dan tingkat bunga 1-4 persen, karena Pemerintah sudah berkomitmen untuk mengurangi stok utang dan menekan defisit.
Alasan pemerintah tersebut lebih cenderung terlihat sebagai alasan pembenaran atas hutang daripada komitmen perbaikan ekonomi, karena memang faktanya berapapun lunaknya utang baru, tetap akan semakin membebani perekonomian Indonesia. Dan anehnya, semakin lama langkah-langkah pemerintah ini terlihat semakin membingungkan dan terbalik-balik, bagaimana tidak, tawaran debt relief (pengurangan dan penghapusan hutang) dari Paris Club yang seharusnya diterima karena akan meringankan beban hutang Indonesia justru ditolak mentah-mentah oleh pemerintah, sementara tawaran utang baru yang jelas-jelas akan semakin memberatkan beban hutang Indonesia malah diterima.
Sebagaimana diketahui, banyak kalangan masih merasa kecewa atas hasil kerja Pemerintah dalam Paris Club kemarin yang gagal total karena tidak melakukan negosiasi sama sekali. Padahal negara-negara yang tergabung dalam Paris Club telah bersepakat untuk memberikan moratorium (penangguhan pembayaran utang) untuk membantu negara-negara korban bencana tsunami. Total penangguhan utang yang akan diberikan Paris Club mencapai 270 miliar dollar AS berdasarkan keterangan Jean-Pierre Joyuet (Presiden Paris Club), jumlah yang tidak sedikit tentunya. Apalagi tawaran moratorium itu tanpa memerlukan syarat-syarat khusus, seperti harus masuk program Dana Moneter Internasional (IMF) atau keharusan untuk juga menegosiasikan penangguhan utang dengan para kreditor komersial. Bahkan khusus untuk Jerman dan Inggris, keduanya tidak sekedar memberikan penangguhan pembayaran utang, tetapi juga membuka peluang debt relief (pengurangan pokok dan bunga utang).
Tentu saja peluang yang terbuka dalam Paris Club tersebut akan memberikan kesempatan emas bagi Pemerintah Indonesia untuk kembali mengatur perekonomiannya dengan segera mengajukan penundaan, pengurangan dan penghapusan hutang. Namun sangat disayangkan, ternyata tawaran-tawaran dari Paris Club tersebut sama sekali tidak direspon oleh Pemerintah Indonesia. Tim Ekonomi yang dikirim untuk melakukan negosiasi dalam pertemuan Paris Club sama sekali tidak mengusulkan permintaan apapun, kecuali permintaan hibah yang diperbesar.
Alasannya pun aneh, hanya karena didasarkan pada kekhawatiran akan implikasi negatif pada Indonesia, karena moratorium dipandang bisa menurunkan rating utang Indonesia. Padahal menurut Lembaga pemeringkat internasional seperti Standard & Poors dan Moodys telah ditegaskan bahwa rating utang Indonesia tidak akan terpengaruh karena moratorium tersebut diajukan bukan karena ketidak mampuan Indonesia dalam membayar hutang, tetapi lebih sebagai wujud solidaritas Paris Club terhadap Negara-negara debitur yang terkena bencana tsunami.
Tentu saja sikap pemerintah ini sangat mengecewakan karena menolak peluang yang diberikan Paris Club. Apalagi jika alasannya sangat tidak masuk akal, seperti yang pernah disampaikan Aburizal Bakrie bahwa penolakan tawaran moratorium itu karena pemerintah tidak mau menggunakan isu bencana tsunami sebagai isu untuk memperoleh keringanan utang. Padahal dari beberapa catatan sejarah, sebelum Indonesia, telah banyak negara yang memperoleh moratorium dan penghapusan utang dengan membawa isu-isu strategis. Dalam kasus Indonesia, negosiasi pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan isu bencana Aceh untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pengurangan utang. Contoh beberapa Negara yang memperoleh pengurangan dan penghapusan hutang misalnya Jerman setelah Perang Dunia II yang ternyata atas jasa pengurangan dan penghapusan hutangnya tersebut telah berhasil memulihkan perekonomiannya secara cepat. Begitu juga dengan Pakistan yang mengusung isu antiterorisme, dengan negosiasi tingkat tinggi pada level geopolitik di tahun 2002 bisa memperoleh potongan 30 persen utang melalui fasilitas Official Development Assistance (ODA). Yugoslavia juga pernah memperoleh potongan 66 persen, demikian pula Polandia yang mendapat potongan 50 persen dari total utang.
Jika melihat dampak dari bencana tsunami, sebenarnya hal yang sangat wajar bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan moratorium dan debt relief karena tsunami merupakan isu yang bersifat internasional dan strategis. Pun ternyata terbukti, tanpa harus mengajukan, Paris Club sebagai kelompok kreditor terbesar karena mencapai 60% seluruh hutang Indonesia telah menawarkan moratorium tanpa harus menunggu permohonan dari Indonesia, bahkan Jerman dan Inggris berani membuka peluang pengajuan debt relief bagi Indonesia.
Tetapi sekali lagi patut disayangkan, memang sepertinya pemerintah Indonesia benar-benar lebih mementingkan gengsi. Seperti diungkap oleh Menteri Keuangan Jerman Hans Eichel setelah bertemu Menlu Indonesia Hasan Wirajuda di Berlin Januari lalu, bahwa ide Jerman tentang pengampunan utang ternyata ditanggapi skeptis oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia lebih menghendaki dukungan finansial dalam bentuk lain dari negara-negara maju, ketimbang pengampunan atau penghapusan utang, untuk bisa cepat pulih dari dampak bencana tsunami. Alasan penolakan yang disampaikan Hasan Wirayuda juga sama, penghapusan utang dinilai bisa merusak kelayakan kredit (creditworthiness) Indonesia di pasar internasional.
Karena Pemerintah Indonesia tidak meminta moratorium hutang dan debt relief, akhirnya Paris Club hanya memberikan moratorium utang selama 3 bulan dengan jumlah US$ 350 juta (3,957 triliun rupiah), sementara untuk pemberian moratorium utang selanjutnya, Paris Club bersepakat untuk menunggu terlebih dahulu hasil perhitungan IMF dan Bank Dunia yang nantinya akan menjadi acuan untuk menentukan persisnya jumlah utang negara korban tsunami yang pembayarannya bisa ditunda.
Anehnya, moratorium yang nilainya kecil dan bersifat jangka pendek tersebut justru malah diterima oleh Pemerintah Indonesia dan telah dimasukkan dalam APBN-P 2005. Padahal Pemerintah sebenarnya mengetahui bahwa penerimaan moratorium yang bersifat jangka pendek tersebut sama sekali tidak akan menyelesaikan beban utang, karena hanya bersifat menggeser bukan mengurangi apalagi menghapus.
Jika pemerintah Indonesia sadar, seharusnya bentuk moratorium utang yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah bentuk pembatalan atau pengurangan utang bukan moratorium berbentuk penjadwalan ulang seperti yang diterima saat ini. Memang tampaknya, pemerintah lebih memilih menjaga gengsi daripada memikirkan nasib dan masa depan perekonomian rakyat Indonesia. Padahal Pemerintah Indonesia telah mengetahui bahwa pembayaran utang luar negeri selama ini baik pokok maupun bunganya telah memakan porsi yang besar di APBN. Pada tahun anggaran 2000-2003 saja, sekitar 13-15 persen penerimaan dalam negeri terpaksa harus dipakai untuk membayar utang luar negeri.
Tetapi anehnya, Pemerintah terlihat tidak peduli dengan kondisi keuangan negara saat ini. Langkah pemerintah pun terlihat benar-benar semakin membingungkan, di satu sisi pemerintah menolak tawaran pengurangan dan penghapusan utang dari Paris Club yang sebenarnya dapat meringankan beban keuangan negara, di sisi lain justru pemerintah sibuk mencari utangan baru yang justru akan semakin memberatkan keuangan negara. Berdasarkan data terakhir dari Pemerintah, komitmen-komitmen hutang yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh dan Nias telah mencapai US$ 1,09 milyar, yang diantaranya berasal dari CGI sebesar US$ 500 juta dalam bentuk pinjaman lunak, World Bank sebesar US$ 76 juta dalam bentuk realokasi pinjaman, ADB sebesar US$ 64,7 juta dalam bentuk realokasi pinjaman, IDB sebesar US$ 440 juta dan Austria sebesar US$ 10 juta keduanya dalam bentuk pinjaman baru.
Dari total komitmen hutang tersebut yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2005 adalah sebesar US$ 326 juta. Dan berdasarkan informasi Departemen Keuangan, utang untuk pembangunan kembali Aceh yang akan dicairkan pada tahun 2005 ini adalah sebesar US$ 66,6 juta yang berasal dari realokasi pinjaman dari World Bank sebesar US$ 39 juta dan ADB sebesar US$ 27,6 juta.
Jika saja Pemerintah mau bersikap lebih bijaksana, sebenarnya untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh tidak perlu dengan cara berhutang. Sebab, selain dari rupiah murni, Pemerintah juga telah mendapatkan tawaran-tawaran hibah yang sangat besar dari negara asing dan lembaga donor internasional. Bahkan dalam APBN-P 2005 Pemerintah berani memperkirakan bahwa hibah yang akan diterima Indonesia akan mencapai 5,76 triliun rupiah, jauh melampaui perkiraan hibah dalam APBN 2005 yang hanya sebesar 750 milyar rupiah. Tingginya perkiraan penerimaan hibah tersebut terkait dengan bantuan dari negara-negara donor dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias.
Bahkan jika didasarkan pada data Depkeu, Bappenas dan Bapel-BRR, komitmen hibah yang telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dengan pihak asing telah mencapai US$ 4,089 milyar (36,81 triliun rupiah ), jauh melebihi perkiraan yang ditetapkan dalam APBN-P 2005 yang hanya 5,76 triliun rupiah. Komitmen hibah tersebut sebagian besar diperoleh dari hubungan multilateral sebesar US$ 1,299 milyar dan bilateral sebesar US$ 1,404 milyar.
Komitmen hibah yang diperoleh dari hubungan multilateral antara lain berasal dari World Bank sebesar US$ 447 juta; Asian Development Bank sebesar US$ 319 juta; Islamic Development Bank sebesar US$ 3 juta; Europe Union sebesar US$ 281 juta; dan United Nations Agencies (UNDP, UNICEF, UNFPA, WHO, FAO, UNHCR, UNESCORD, UNEF) sebesar US$ 246 juta.
Sementara komitmen hibah yang diperoleh dari hubungan bilateral antara lain berasal dari negara: Amerika Serikat sebesar US$ 493 juta; Australia sebesar US$ 380 juta; Jepang sebesar US$ 147 juta; Jerman sebesar US$ 171 juta; Belanda sebesar US$ 10 juta; Cina sebesar US$ 24 juta; Denmark sebesar US$ 33 juta; Italia sebesar US$ 4 juta; Kanada sebesar US$ 123 juta; Korsel sebesar US$ 12 juta; dan Norwegia sebesar US$ 3 juta. Untuk komitmen hibah yang diperoleh di luar hubungan multilateral dan bilateral adalah berasal dari Palang Merah, LSM, dan lain-lain yang totalnya mencapai US$ 1,386 milyar.
Dengan melihat komitmen hibah yang begitu besar dengan total sampai mencapai 36,4 triliun rupiah di atas, tentu saja pemerintah tidak perlu repot mencari utangan lagi untuk mendanai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang menurut perkiraan Bappenas mencapai 48,7 triliun rupiah. Karena dengan dana hibah sebesar 36,4 triliun rupiah tersebut paling tidak sekitar 76% dana rehabilitasi dan rekonstruksi telah terpenuhi. Untuk sisanya Pemerintah dapat mengefektikan mobilisasi bantuan dana yang bersumber dari rupiah murni sehingga tidak tergantung pada pihak asing.
Hanya saja memang, dalam hal hibah, pemerintah tetap dituntut untuk hati-hati dalam membangun komitmen-komitmen dengan pihak asing tersebut, karena walaupun dana hibah bersifat gratis, tetap akan memiliki resiko bagi perekonomian Indonesia. Ini mengacu pada pengalaman pahit Indonesia di masa lalu, dimana hutang dan hibah yang diterima Indonesia selalu diikuti oleh kepentingan-kepentingan terselubung negara donor. Misalnya, dalam hal utang (multilateral maupun bilateral), selalu diikuti dengan syarat-syarat deregulasi ekonomi, liberalisasi perdagangan dan privatisasi perusahaan-perusahaan negara (BUMN). Begitu pula dengan hibah, yang juga sering menuntut liberalisasi perdagangan melalui tuntutan impor-impor paksa.
Sayangnya, komitmen-komitmen hibah yang telah dibangun pemerintah dengan pihak asing tersebut, sampai saat ini sama sekali tidak dijelaskan kepada masyarakat luas terutama tentang kompensasi-kompensasi apa saja yang harus diberikan oleh Indonesia kepada negara donor, dan sejauh mana tingkat resiko yang harus ditanggung jika hibah dan hutang tersebut nantinya diterima. Memang benar, pemerintah telah berkomitmen bahwa semua pendanaan untuk membangun kembali Aceh akan dicari dari sumber-sumber yang mengandung tingkat resiko kecil, baik hibah dan hutang. Tetapi tentu saja komitmen tersebut sulit diukur dan dibuktikan jika pemerintah tetap tidak transparan seperti saat ini. Padahal transparansi tersebut sangat penting bagi terciptanya sistem kontrol yang langsung dari rakyat, karena bagaimanapun rakyatlah yang nantinya harus menanggung segala resiko yang dibuat oleh pemerintah. Tentu kita masih ingat, bagaimana rakyat beberapa tahun lalu dipaksa menanggung hutang sebesar Rp 700 triliun yang digunakan pemerintah untuk menyelamatkan perbankan Indonesia dari krisis. Tentu kejadian ini tidak boleh terulang lagi, sudah cukup rakyat menjadi korban.
Oleh karena itu, sikap transparansi Pemerintah dalam pembangunan kembali Aceh sangatlah penting, karena kita tidak ingin mengatasi bencana tsunami dengan bencana yang lebih besar akibat kesalahan dari pemerintah seperti yang lalu-lalu. Untuk itu, sudah sewajarnya jika Pemerintah dalam menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh saat ini menghindari langkah-langkah yang akan semakin membebani perekonomian Indonesia.
Untuk menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias pasca bencana, APBN-P 2005 telah menetapkan jumlah dana sebesar Rp 9,482 trilliun. Jika diteliti asal sumber dana dalam APBN-P 2005, ternyata tidak semuanya bersifat hibah, melainkan hutang. Keberadaan hutang tersebut sampai saat ini masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat karena memang tidak ada transparansi dari pemerintah. Sehingga yang muncul di permukaan kemudian, dana Aceh dan Nias terlihat tanpa mengandung resiko apapun. Padahal, belajar dari pengalaman masa lalu, setiap hutang selalu saja menuntut adanya kompensasi ekonomis dari negara donor, seperti deregulasi ekonomi, liberalisasi perdagangan dan privatisasi BUMN.
Dan Pemerintah pun sebenarnya sadar akan hal itu. Ini dibuktikan dengan komitmennya pada bulan Januari lalu yang menegaskan bahwa Pemerintah hanya akan mengoptimalkan penggunaan dana dari dalam negeri (rupiah murni), khususnya yang menyangkut sumber-sumber pendanaan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah seperti: APBN melalui alokasi dana untuk bencana alam dan alokasi dana untuk masalah sosial keamanan; Konstribusi dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, seperti melalui DAU dan DAK; Kontribusi dari sumbangan masyarakat dan dunia usaha; serta kontribusi dari sumbangan hibah/masyarakat internasional yang sudah dikonfirmasi. Barulah jika terjadi kekurangan (selisih atau perbedaan kebutuhan dan ketersediaan dana), setelah dihitung dan dikonfirmasikan, Pemerintah akan mencari sumber pendanaan lainnya melalui pinjaman lunak tanpa bunga ataupun melalui pinjaman konvensional.
Namun demikian, komitmen pemerintah yang berjanji akan mengoptimalkan penggunaan rupiah murni daripada mencari pinjaman ternyata tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah. Sepertinya Pemerintah lebih tertarik untuk mencari hutangan baru daripada mengoptimalkan sumber dana yang berasal dari rupiah murni, karena belum apa-apa pemerintah telah menargetkan utang baru sebesar US$ 326 juta. Alasannya sederhana, seperti yang diungkap Mulia Nasution (Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu) bahwa tawaran bantuan untuk Aceh dari asing rata-rata dalam bentuk tawaran utang, sehingga Pemerintah terpaksa harus menerimanya, namun dengan tetap mencari utangan yang semurah dan selunak mungkin, misalnya yang memiliki jangka waktu 20-30 tahun dan tingkat bunga 1-4 persen, karena Pemerintah sudah berkomitmen untuk mengurangi stok utang dan menekan defisit.
Alasan pemerintah tersebut lebih cenderung terlihat sebagai alasan pembenaran atas hutang daripada komitmen perbaikan ekonomi, karena memang faktanya berapapun lunaknya utang baru, tetap akan semakin membebani perekonomian Indonesia. Dan anehnya, semakin lama langkah-langkah pemerintah ini terlihat semakin membingungkan dan terbalik-balik, bagaimana tidak, tawaran debt relief (pengurangan dan penghapusan hutang) dari Paris Club yang seharusnya diterima karena akan meringankan beban hutang Indonesia justru ditolak mentah-mentah oleh pemerintah, sementara tawaran utang baru yang jelas-jelas akan semakin memberatkan beban hutang Indonesia malah diterima.
Sebagaimana diketahui, banyak kalangan masih merasa kecewa atas hasil kerja Pemerintah dalam Paris Club kemarin yang gagal total karena tidak melakukan negosiasi sama sekali. Padahal negara-negara yang tergabung dalam Paris Club telah bersepakat untuk memberikan moratorium (penangguhan pembayaran utang) untuk membantu negara-negara korban bencana tsunami. Total penangguhan utang yang akan diberikan Paris Club mencapai 270 miliar dollar AS berdasarkan keterangan Jean-Pierre Joyuet (Presiden Paris Club), jumlah yang tidak sedikit tentunya. Apalagi tawaran moratorium itu tanpa memerlukan syarat-syarat khusus, seperti harus masuk program Dana Moneter Internasional (IMF) atau keharusan untuk juga menegosiasikan penangguhan utang dengan para kreditor komersial. Bahkan khusus untuk Jerman dan Inggris, keduanya tidak sekedar memberikan penangguhan pembayaran utang, tetapi juga membuka peluang debt relief (pengurangan pokok dan bunga utang).
Tentu saja peluang yang terbuka dalam Paris Club tersebut akan memberikan kesempatan emas bagi Pemerintah Indonesia untuk kembali mengatur perekonomiannya dengan segera mengajukan penundaan, pengurangan dan penghapusan hutang. Namun sangat disayangkan, ternyata tawaran-tawaran dari Paris Club tersebut sama sekali tidak direspon oleh Pemerintah Indonesia. Tim Ekonomi yang dikirim untuk melakukan negosiasi dalam pertemuan Paris Club sama sekali tidak mengusulkan permintaan apapun, kecuali permintaan hibah yang diperbesar.
Alasannya pun aneh, hanya karena didasarkan pada kekhawatiran akan implikasi negatif pada Indonesia, karena moratorium dipandang bisa menurunkan rating utang Indonesia. Padahal menurut Lembaga pemeringkat internasional seperti Standard & Poors dan Moodys telah ditegaskan bahwa rating utang Indonesia tidak akan terpengaruh karena moratorium tersebut diajukan bukan karena ketidak mampuan Indonesia dalam membayar hutang, tetapi lebih sebagai wujud solidaritas Paris Club terhadap Negara-negara debitur yang terkena bencana tsunami.
Tentu saja sikap pemerintah ini sangat mengecewakan karena menolak peluang yang diberikan Paris Club. Apalagi jika alasannya sangat tidak masuk akal, seperti yang pernah disampaikan Aburizal Bakrie bahwa penolakan tawaran moratorium itu karena pemerintah tidak mau menggunakan isu bencana tsunami sebagai isu untuk memperoleh keringanan utang. Padahal dari beberapa catatan sejarah, sebelum Indonesia, telah banyak negara yang memperoleh moratorium dan penghapusan utang dengan membawa isu-isu strategis. Dalam kasus Indonesia, negosiasi pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan isu bencana Aceh untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pengurangan utang. Contoh beberapa Negara yang memperoleh pengurangan dan penghapusan hutang misalnya Jerman setelah Perang Dunia II yang ternyata atas jasa pengurangan dan penghapusan hutangnya tersebut telah berhasil memulihkan perekonomiannya secara cepat. Begitu juga dengan Pakistan yang mengusung isu antiterorisme, dengan negosiasi tingkat tinggi pada level geopolitik di tahun 2002 bisa memperoleh potongan 30 persen utang melalui fasilitas Official Development Assistance (ODA). Yugoslavia juga pernah memperoleh potongan 66 persen, demikian pula Polandia yang mendapat potongan 50 persen dari total utang.
Jika melihat dampak dari bencana tsunami, sebenarnya hal yang sangat wajar bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan moratorium dan debt relief karena tsunami merupakan isu yang bersifat internasional dan strategis. Pun ternyata terbukti, tanpa harus mengajukan, Paris Club sebagai kelompok kreditor terbesar karena mencapai 60% seluruh hutang Indonesia telah menawarkan moratorium tanpa harus menunggu permohonan dari Indonesia, bahkan Jerman dan Inggris berani membuka peluang pengajuan debt relief bagi Indonesia.
Tetapi sekali lagi patut disayangkan, memang sepertinya pemerintah Indonesia benar-benar lebih mementingkan gengsi. Seperti diungkap oleh Menteri Keuangan Jerman Hans Eichel setelah bertemu Menlu Indonesia Hasan Wirajuda di Berlin Januari lalu, bahwa ide Jerman tentang pengampunan utang ternyata ditanggapi skeptis oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia lebih menghendaki dukungan finansial dalam bentuk lain dari negara-negara maju, ketimbang pengampunan atau penghapusan utang, untuk bisa cepat pulih dari dampak bencana tsunami. Alasan penolakan yang disampaikan Hasan Wirayuda juga sama, penghapusan utang dinilai bisa merusak kelayakan kredit (creditworthiness) Indonesia di pasar internasional.
Karena Pemerintah Indonesia tidak meminta moratorium hutang dan debt relief, akhirnya Paris Club hanya memberikan moratorium utang selama 3 bulan dengan jumlah US$ 350 juta (3,957 triliun rupiah), sementara untuk pemberian moratorium utang selanjutnya, Paris Club bersepakat untuk menunggu terlebih dahulu hasil perhitungan IMF dan Bank Dunia yang nantinya akan menjadi acuan untuk menentukan persisnya jumlah utang negara korban tsunami yang pembayarannya bisa ditunda.
Anehnya, moratorium yang nilainya kecil dan bersifat jangka pendek tersebut justru malah diterima oleh Pemerintah Indonesia dan telah dimasukkan dalam APBN-P 2005. Padahal Pemerintah sebenarnya mengetahui bahwa penerimaan moratorium yang bersifat jangka pendek tersebut sama sekali tidak akan menyelesaikan beban utang, karena hanya bersifat menggeser bukan mengurangi apalagi menghapus.
Jika pemerintah Indonesia sadar, seharusnya bentuk moratorium utang yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah bentuk pembatalan atau pengurangan utang bukan moratorium berbentuk penjadwalan ulang seperti yang diterima saat ini. Memang tampaknya, pemerintah lebih memilih menjaga gengsi daripada memikirkan nasib dan masa depan perekonomian rakyat Indonesia. Padahal Pemerintah Indonesia telah mengetahui bahwa pembayaran utang luar negeri selama ini baik pokok maupun bunganya telah memakan porsi yang besar di APBN. Pada tahun anggaran 2000-2003 saja, sekitar 13-15 persen penerimaan dalam negeri terpaksa harus dipakai untuk membayar utang luar negeri.
Tetapi anehnya, Pemerintah terlihat tidak peduli dengan kondisi keuangan negara saat ini. Langkah pemerintah pun terlihat benar-benar semakin membingungkan, di satu sisi pemerintah menolak tawaran pengurangan dan penghapusan utang dari Paris Club yang sebenarnya dapat meringankan beban keuangan negara, di sisi lain justru pemerintah sibuk mencari utangan baru yang justru akan semakin memberatkan keuangan negara. Berdasarkan data terakhir dari Pemerintah, komitmen-komitmen hutang yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh dan Nias telah mencapai US$ 1,09 milyar, yang diantaranya berasal dari CGI sebesar US$ 500 juta dalam bentuk pinjaman lunak, World Bank sebesar US$ 76 juta dalam bentuk realokasi pinjaman, ADB sebesar US$ 64,7 juta dalam bentuk realokasi pinjaman, IDB sebesar US$ 440 juta dan Austria sebesar US$ 10 juta keduanya dalam bentuk pinjaman baru.
Dari total komitmen hutang tersebut yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2005 adalah sebesar US$ 326 juta. Dan berdasarkan informasi Departemen Keuangan, utang untuk pembangunan kembali Aceh yang akan dicairkan pada tahun 2005 ini adalah sebesar US$ 66,6 juta yang berasal dari realokasi pinjaman dari World Bank sebesar US$ 39 juta dan ADB sebesar US$ 27,6 juta.
Jika saja Pemerintah mau bersikap lebih bijaksana, sebenarnya untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh tidak perlu dengan cara berhutang. Sebab, selain dari rupiah murni, Pemerintah juga telah mendapatkan tawaran-tawaran hibah yang sangat besar dari negara asing dan lembaga donor internasional. Bahkan dalam APBN-P 2005 Pemerintah berani memperkirakan bahwa hibah yang akan diterima Indonesia akan mencapai 5,76 triliun rupiah, jauh melampaui perkiraan hibah dalam APBN 2005 yang hanya sebesar 750 milyar rupiah. Tingginya perkiraan penerimaan hibah tersebut terkait dengan bantuan dari negara-negara donor dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias.
Bahkan jika didasarkan pada data Depkeu, Bappenas dan Bapel-BRR, komitmen hibah yang telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dengan pihak asing telah mencapai US$ 4,089 milyar (36,81 triliun rupiah ), jauh melebihi perkiraan yang ditetapkan dalam APBN-P 2005 yang hanya 5,76 triliun rupiah. Komitmen hibah tersebut sebagian besar diperoleh dari hubungan multilateral sebesar US$ 1,299 milyar dan bilateral sebesar US$ 1,404 milyar.
Komitmen hibah yang diperoleh dari hubungan multilateral antara lain berasal dari World Bank sebesar US$ 447 juta; Asian Development Bank sebesar US$ 319 juta; Islamic Development Bank sebesar US$ 3 juta; Europe Union sebesar US$ 281 juta; dan United Nations Agencies (UNDP, UNICEF, UNFPA, WHO, FAO, UNHCR, UNESCORD, UNEF) sebesar US$ 246 juta.
Sementara komitmen hibah yang diperoleh dari hubungan bilateral antara lain berasal dari negara: Amerika Serikat sebesar US$ 493 juta; Australia sebesar US$ 380 juta; Jepang sebesar US$ 147 juta; Jerman sebesar US$ 171 juta; Belanda sebesar US$ 10 juta; Cina sebesar US$ 24 juta; Denmark sebesar US$ 33 juta; Italia sebesar US$ 4 juta; Kanada sebesar US$ 123 juta; Korsel sebesar US$ 12 juta; dan Norwegia sebesar US$ 3 juta. Untuk komitmen hibah yang diperoleh di luar hubungan multilateral dan bilateral adalah berasal dari Palang Merah, LSM, dan lain-lain yang totalnya mencapai US$ 1,386 milyar.
Dengan melihat komitmen hibah yang begitu besar dengan total sampai mencapai 36,4 triliun rupiah di atas, tentu saja pemerintah tidak perlu repot mencari utangan lagi untuk mendanai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang menurut perkiraan Bappenas mencapai 48,7 triliun rupiah. Karena dengan dana hibah sebesar 36,4 triliun rupiah tersebut paling tidak sekitar 76% dana rehabilitasi dan rekonstruksi telah terpenuhi. Untuk sisanya Pemerintah dapat mengefektikan mobilisasi bantuan dana yang bersumber dari rupiah murni sehingga tidak tergantung pada pihak asing.
Hanya saja memang, dalam hal hibah, pemerintah tetap dituntut untuk hati-hati dalam membangun komitmen-komitmen dengan pihak asing tersebut, karena walaupun dana hibah bersifat gratis, tetap akan memiliki resiko bagi perekonomian Indonesia. Ini mengacu pada pengalaman pahit Indonesia di masa lalu, dimana hutang dan hibah yang diterima Indonesia selalu diikuti oleh kepentingan-kepentingan terselubung negara donor. Misalnya, dalam hal utang (multilateral maupun bilateral), selalu diikuti dengan syarat-syarat deregulasi ekonomi, liberalisasi perdagangan dan privatisasi perusahaan-perusahaan negara (BUMN). Begitu pula dengan hibah, yang juga sering menuntut liberalisasi perdagangan melalui tuntutan impor-impor paksa.
Sayangnya, komitmen-komitmen hibah yang telah dibangun pemerintah dengan pihak asing tersebut, sampai saat ini sama sekali tidak dijelaskan kepada masyarakat luas terutama tentang kompensasi-kompensasi apa saja yang harus diberikan oleh Indonesia kepada negara donor, dan sejauh mana tingkat resiko yang harus ditanggung jika hibah dan hutang tersebut nantinya diterima. Memang benar, pemerintah telah berkomitmen bahwa semua pendanaan untuk membangun kembali Aceh akan dicari dari sumber-sumber yang mengandung tingkat resiko kecil, baik hibah dan hutang. Tetapi tentu saja komitmen tersebut sulit diukur dan dibuktikan jika pemerintah tetap tidak transparan seperti saat ini. Padahal transparansi tersebut sangat penting bagi terciptanya sistem kontrol yang langsung dari rakyat, karena bagaimanapun rakyatlah yang nantinya harus menanggung segala resiko yang dibuat oleh pemerintah. Tentu kita masih ingat, bagaimana rakyat beberapa tahun lalu dipaksa menanggung hutang sebesar Rp 700 triliun yang digunakan pemerintah untuk menyelamatkan perbankan Indonesia dari krisis. Tentu kejadian ini tidak boleh terulang lagi, sudah cukup rakyat menjadi korban.
Oleh karena itu, sikap transparansi Pemerintah dalam pembangunan kembali Aceh sangatlah penting, karena kita tidak ingin mengatasi bencana tsunami dengan bencana yang lebih besar akibat kesalahan dari pemerintah seperti yang lalu-lalu. Untuk itu, sudah sewajarnya jika Pemerintah dalam menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh saat ini menghindari langkah-langkah yang akan semakin membebani perekonomian Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)